UNTUK mencegah atau mengantisipasi agar masyarakat tidak menjadi korban mafia tanah, Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (IPPAT) Pematangsiantar-Simalungun Dr Henry Sinaga menyarankan agar saat mengurus sertifikat tanahnya paling tidak harus berupaya untuk melengkapi dokumen-dokumen kepemilikan tanahnya, menjaga, merawat, memelihara tanahnya atau tidak menelantarkan tanahnya.
"Bagi masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah untuk sedapat mungkin secara periodik memeriksakan keaslian sertifikat tanahnya ke kantor pertanahan setempat. Dan jangan pernah menyerahkan sertifikat asli tanah kepada siapapun tanpa alasan yang sah dan berdasar secara hukum," kata Henry kepada Media Indonesia, Minggu (21/11).
Lanjutnya, jika hendak berurusan dengan notaris/PPAT terkait perbuatan hukum atas tanah tersebut, sebaiknya terlebih dahulu memohon informasi terkait keberadaan notaris/PPAT tersebut ke pengurus daerah notaris/PPAT setempat.
"Jika sudah menjadi korban mafia tanah, masyarakat dapat melaporkannya sesegera mungkin ke kantor pertanahan setempat, aparat kepolisian setempat atau pengurus daerah atau majelis pengawas daerah notaris/PPAT setempat, jika melibatkan notaris/PPAT," tegasnya.
"Dan untuk dapat memenangi perkara apabila masyarakat telah menjadi korban mafia tanah sebaiknya masyarakat melakukan atau mempersiapkan dokumen asli kepemilikannya, saksi-saksi yang dapat menyaksikan akan kebenaran atas kepemilikan tanah tersebut," tambahnya. (AP/OL-10)
