Forum Kemitraan Bantu Orang Rimba Peroleh Ruang Hidup Layak

IKHTIAR Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam (FKPS-SAD) terus berlanjut untuk memecahkan masalah Orang Rimba dalam mendapatkan ruang hidup dan sumber penghidupan yang lebih layak. Masih ada laporan beberapa keluarga Orang Rimba yang diindikasikan nomaden dan terkadang menempati kebun sawit masyarakat menjadi perhatian serius forum kemitraan. 

Hal tersebut menjadi benang merah dari hasil pertemuan FKPS-SAD yang digelar di Kantor TNBD Sarolangun, Jambi, Senin (8/11). Dalam pertemuan tersebut hadir para pihak yang menjadi anggota dari FKPS-SAD. Di antara yang hadir ialah Kepala Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun, Yayasan Prakarsa Madani, Babinsa, Kepala Desa Bukit Suban, PT Sari Aditia Loka (PT SAL), Temenggung, dan Tengganai beserta perwakilan komunitas Orang Rimba.

"Pertemuan forum ini merupakan implementasi pertemuan sebelumnya. Di sini kita mencoba mencarikan cara untuk memberikan ruang hidup serta memastikan jaminan keamanan tempat warga Suku Anak Dalam di masa kini dan yang akan datang," kata Elwa Mendri, perwakilan dari sekretariat FKPS-SAD dalam acara di Sarolangun.

Elwa menjelaskan pertemuan yang dilakukan kali ini menjadi rangkaian dari kegiatan yang telah dilakukan di kantor Bappeda Kabupaten Sarolangun pada 14 Oktober 2021. Dalam pertemuan itu, kata dia, dilakukan evaluasi program pembangunan Orang Rimba sepanjang 2021 dan rencana lanjutan Program Pembangunan Sosial Orang Rimba/SAD tahun 2022, terutama dalam mengimplimentasikan strategi pemenuhan ruang hidup dan sumber penghidupan serta peningkatan akses layanan publik bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.

Dalam kesempatan itu, Kepala Balai TNBD Haidir menegaskan kembali perihal Pengelolaan TNBD berdasarkan ketetapan zonasi yang disahkan 2019 dalam Optimalisasi Tapak Keluarga dan Pengembangan Jenis SDA Bernilai Ekonomi Tinggi di Zona Tradisional/Tanah Behuma. Fungsi TNBD yakni membantu dalam penyediaan dan penataan atau pengaturan ruang hidup sesuai ketentuan yang berlaku bagi Orang Rimba, seperti lokasi, luasnya, dan jenis komoditas yang dikelola. 

"Untuk teknis pengembangan ruang ini dikembangkan menjadi ruang sumber produksi pangan akan dibantu oleh para pihak. Salah satunya Dinas TPHP Kabupaten Sarolangun. Dengan keberadaan aturan pengelolaan Taman Nasonal, ini membuka ruang bagi pemerintah masuk untuk membantu Orang Rimba dalam memanfaatkan zona tradisional di dalam Kawasan TNBD," ujar Haidir.

Dedy Hendry selaku kepala dinas mewakili Pemkab Sarolangun menyampaikan pihaknya siap membantu dari aspek pendampingan teknis budi daya untuk pengelolaan tapak keluarga ini. Pemerintah setempat tetap berkomitmen dalam membangun Orang Rimba dan serupa dengan yang pernah dilakukan dalam membantu Orang Rimba berupa pemberian lahan dan membangun rumah serta akses layanan. Dedy menyampaikan harapannya melalui Ninjo dan Temenggung Nggrip agar Orang Rimba punya motiivasi untuk maju. 

Pemerintah daerah akan membantu bagi Orang Rimba yang mau maju berusaha untuk lebih baik lagi dan mengapresiasi kedatangan perwakilan Orang Rimba jauh-jauh datang dari Air Hitam ke Sarolangun berkomitmen niat untuk berubah lebih baik dengan memanfaatkan Tapak Keluarga yang disediakan TNBD. "Pemerintah tidak memaksakan berubah tetapi memberi pilihan hidup yang lebih baik bagi Orang Rimba dan ke depan kita berharap selain PT SAL akan ada perusahaan lain yang mau bersama-sama forum membantu pemberdayaan SAD," ujarnya di sela-sela pemaparan dalam pertemuan tersebut.

Elwamendri kembali menyinggung pula keberadaan kelompok Meriau sebagai anggota Temenggung Nggrip yang kerap berpindah-pindah tempat. Ia mengatakan bahwa sebenarnya pada 2020 kelompok Meriau sudah bermukim bahkan membangun rumah di Kawasan Taman Nasional sesuai ketentuan TNBD. Kelompok Meriau, kata Elwa, sudah mulai mengelola lahan untuk pemenuhan pangan dan sumber mata pencaharian walaupun kadang masih berpindah dengan alasan tertentu. 

"Pada tahun ini ada permintaan lagi sebanyak tujuh keluarga dari Kelompok Meriau. Mereka juga sudah menyatakan kesediaan untuk bermukim dan mengelola ZPT (Zona Pemanfaatan Tradisional) sebagai lumbung pangan dan sumber mata pencaharian di Tapak Keluarga yang telah disediakan oleh TNBD. Dengan pertemuan ini, ke depan ruang hidup dan sumber penghidupan Orang Rimba menjadi komitmen para pihak yang tergabung dalam FKPS-SAD melaui pemanfaatan Tapak Keluarga dan Tapak Komunal," tegas Elwa. 

Bahkan satu keluarga atas nama Doyet, sebenarnya telah mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah dan menjadi salah satu peserta bedah rumah sebagai program dari desa Buki Suban. Doyet bersedia untuk mengelola tapak keluarga yang telah disediakan sebagai sumber penghidupan. "Saya harap Pak Doyet bisa menempati rumah kembali dan merawatnya dengan baik," kata Mujito, Kepala Desa Bukit Suban.

Baca juga: Banjir Rob Kepung Pesisir Timur Jambi

Yang disampaikan Elwamendri Idris dan Mujito tersebut ternyata juga diperkuat oleh Ninjo dan Temenggung Nggrip, dua wakil dari Orang Rimba. Keduanya mengaku bersedia untuk bermukim di kawasan Tapak Keluarga untuk mengelola ZPT sebagai sumber pangan dan mata pencaharian jangka panjang. "Masih banyak yang harus kami pelajari dan butuh pula adaptasi untuk kondisi yang sekarang ini," ujar Ninjo. (OL-14)