KOTA Surabaya menjadi salah satu wilayah yang mampu mengatasi Covid-19
secara baik. Warga Surabaya pun kini jauh lebih patuh dalam penerapan
protokol kesehatan. Pemprov DIY seharusnya bisa meniru upaya yang sama seperti Pemkot Surabaya.
Demikian kesimpulan Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi saat kunjungan bersama Wartawan ke Badan Penanggulangan Bencana (BPB) dan Linmas Pemkot Surabaya, Senin (18/10).
"Ini ketegasan (Pemerintah Kota Surabaya) yang seharusnya bisa kita lakukan, mau tidak mau agar kasus (Covid-19) bisa dikendalikan," ujar Suwardi.
Menurut dia, pemerintah daerah tetap harus mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 walaupun saat ini trennya menurun. Misalnya, apabila terjadi gelombang ketiga pemerintah daerah sudah lebih siap. Meski tentu, kita mengharapkan tidak pernah terjadi gelombang ketiga,
Suwardi menegaskan, kunjungan bersama wartawan ini sekaligus membuka wawasan bagi wartawan di lingkungan DPRD DIY terkait penanganan Covid-19 di daerah lain, dalam hal ini Kota Surabaya. Kota yang dipimpin oleh Eri Cahyadi ini dinilai berhasil dalam penanganan Covid-19.
Koordinator Media di Gedung DPRD DIY, Santosa mengatakan, penanganan
Covid-19 di Surabaya sangat bagus. "Melalui kegiatan ini, ia berharap,
wartawan di DIY dengan Pemkot Surabaya bisa saling bertukar pikiran dan
pengalaman dalam penanganan Covid-19. Pasalnya, pandemi Covid-19 pun sampai saat ini belum selesai," papar dia.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana (BPB) dan Linmas Pemkot Surabaya, Yusuf Masruh, memaparkan, kepatuhan warga Surabaya terhadap Prokes seperti saat ini tidaklah instan. Dulu pada awal pandemi, banyak yang membandel tidak mau memakai masker. Sekarang pun masih ditemukan orang yang tidak memakai masker ketika dilakukan razia, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan mereka tidak lagi membandel ketika diminta memakai masker.
Ia mengaku, sebelum ditetapkan PPKM level I, Kota Surabaya juga pernah
masuk dalam zona merah Covid-19. Pemkot Surabaya, kata dia, kemudian
melakukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi pandemi Covid-19, dari
pemberian sanksi denda, program kampung wani, penempatan pegawai Pemkot di
Kecamatan, vaksinasi, hingga sanksi swab test bagi pelanggar Prokes.
"Kami saat ini lebih menggencarkan sanksi tes antigen bagi yang melanggar
Prokes. Jika hasilnya positif, ia langsung dikarantina di Asrama Haji," ungkapnya, saat menerima wartawan dari DPRD DIY dan Komisi A DPRD DIY.
Pasalnya, jika dibiarkan berkeliaran, pasien positif Covid-19 itu bisa menularkan Covid ke orang lain tanpa disadari.
Di saat bersamaan, vaksinasi Covid-19 juga digencarkan. Saat ini, vaksinasi
sudah lebih dari seratus persen untuk dosis pertama. Pemkot Surabaya juga
ikut membantu percepatan vaksinasi di daerah aglomerasi Kota Surabaya.
Ia pun menyebut, persentase penemuan kasus positif Covid-19 saat dilakukan
razia pun jauh menurun akhir-akhir ini. Misalnya, dari sekitar 120 yang
dites setiap hari, mungkin hanya satu yang positif Covid-19.
Kampung Wani yang tersebar di setiap RW di Kota Surabaya juga telah mampu
mengedukasi warga dan meningkatkan kepatuhan terhadap Prokes. “Asumsinya, kalau yang mengingatkan tetangga sendiri lebih mudah," papar dia.
Selain itu, Wali Kota Surabaya juga menempatkan pegawainya di kecamatan
untuk mengontrol pelaksanaan penanganan Covid-19 di setiap kecamatan. Di
sisi lain, warga juga aktif melaporkan ke petugas ketika mendapati kerumunan.
"Kami juga ketat ketika memberikan asesmen kegiatan," kata dia. Oleh sebab
itu pula, pertemuan antara wartawan DIY, Komisi A DPRD DIY, dan BPB dan
Linmas pun dibatasi maksimal 20 orang agar Prokes bisa dijalankan dengan baik.
"Inti dari penanganan Covid-19 adalah penegakan prokes bagi semua," papar
dia. Jika ada pengecualian atau yang diistinewakan, hal itu akan memunculkan adanya warga yang membandel. (OL-13)
Baca Juga: Krisis Politik Picu Ribuan Orang Myanmar Mengungsi ke Wilayah India
