Pemprov Kalteng Buka Kesempatan Industri Lokal kelola SDA

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong industri lokal berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Agar daerah memiliki nilai tambah dan menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak.

"Untuk itu Pemprov Kalteng memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi para industri lokal. Juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian-kementerian terkait, untuk mewujudkan pengembangan dan pembangunan hilirisasi industri potensial di wilayah Kabupaten/Kota," kata Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran disela kunjungan ke sentra industri lokal di Kabupaten Seruyan, Kamis (30/1)

Menurut Suguianto, Kalteng memiliki SDA yang melimpah ruah. Namun, selama ini SDA yang Kalteng miliki hanya menguntungkan beberapa pihak perusahaan saja. Sedikit yang berkontribusi terhadap masyarakat dan pembangunan daerah. Karena masih berupa bahan mentah.

Untuk itu, Sugianto meminta  industri pengolahan agar segera dibangun, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan di Kalteng. "Agar secara nilai
dan manfaat lebih baik," harapnya.

Sugianto menjelaskan, pembangunan hilirisasi industri di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah akan berdampak positif kepada masyarakat. Sebab melalui perusahaan-perusahaan industri lokal yang ada, dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal dan penyediaan lapangan kerja baru.

"Hal tersebut juga tentunya akan mendongkrak perekonomian dan pendapatan asli daerah (PAD) serta turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas perekonomian nasional," tuturnya.

Sugianto mengharapkan, pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat membangun atau memanfaatkan perusahaan-perusahaan industri lokal untuk mengolah dan mengelola SDA yang dimiliki Kalteng secara maksimal.

Dia juga mengajak seluruh masyarakat terutama para generasi muda untuk dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan sektor-sektor industri yang ada.

"Dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis (Berkah) diperlukan peran aktif seluruh komponen dan sinergi yang baik dari masyarakat," pungkasnya.  (OL-13)

Baca Juga: Guru PPPK, Antara Mutu dan Keadilan