Cianjur Targetkan PAD 2022 Tembus Rp1 Triliun

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun depan sebesar Rp1 triliun lebih. Setiap perangkat daerah penghasil pun mulai merancang berbagai skenario agar penerimaan pajak dan retribusi bisa meningkat dengan memaksimalkan potensi yang ada.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur, Komarudin, mengaku target penerimaan PAD yang ditetapkan sebesar Rp1 triliun tidak muluk-muluk. Apalagi informasinya tahun depan pemerintah akan menetapkan status pandemi covid-19 menjadi endemi.

"Artinya, ketika situasi dan kondisi dianggap biasa (endemi), maka akan mendorong pendapatan kita dari pajak daerah maupun retribusi," terang Komarudin kepada Media Indonesia ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/9).

Hasil evaluasi penerimaan PAD tahun anggaran 2021, sebut Komarudin, penerimaan di hampir semua perangkat daerah penghasil rata-rata naik di kisaran 5%-10%. Tak hanya pajak dan retribusi, tapi juga di badan layanan usaha daerah (BLUD).

"Sekarang capaian target realisasi penerimaan kalau disandingkan dengan target perubahan, sudah mencapai kisaran 78,9% hingga 24 September. Kalau hingga akhir September mencapai 79%. Ini penerimaan sampai dengan September. Makanya kami optimistis secara kumulatif, capaiannya hingga akhir tahun bisa 100%," jelasnya.

Tahun ini pajak daerah ditarget sebesar Rp738.222.744.767 setelah perubahan. Dari pajak daerah, realisasi penerimaannya hingga September mencapai 79%. Sedangkan dari retribusi daerah, dari target Rp54.584.279.992, sudah mencapai 74%. Sedangkan dari BLUD dari target Rp501.364.736.260, capaianya sekitar 69,95%.

"Makanya kami optimistis bisa tercapai secara keseluruhan. Ini akan tercapai pada awal Desember 2021. Sebab, biasanya JKN (jaminan kesehatan nasional) akan cair di triwulan akhir. Bahkan kami optimistis hingga akhir tahun ini bisa over target," tegas Komarudin.

Para perangkat daerah penghasil, sebut Komarudin, cenderung akan memaksimalkan potensi yang ada agar target PAD sebesar Rp1 triliun lebih tahun depan bisa tercapai. Namun, semua itu akan sangat tergantung terhadap situasi dan kondisi.

"Khusus bagi kami (Bappenda) soal pajak daerah, sudah disusun perda (peraturan daerah) baru dan sudah ada kesepakatan dengan Dewan (DPRD). Tinggal menunggu pengesahan. Tetapi kalau perda soal pajak harus dikomunikasikan dulu dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini dengan Ditjen Pajak dan Kemendagri. Ini supaya tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah," pungkasnya. (OL-15)