Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BADAN Penyelengara Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan (BPJamsostek), menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Sumatra Selatan, untuk menyasar kepesertaan dari kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumatera Bagian Selatan bidang Kepesertaan Aris Daryanto mengatakan potensi kepersertaan dari sektor UMKM di Sumsel terbilang cukup besar yakni mencapai 52.000 pelaku usaha.
"Memang potensi cukup besar, ini yang sedang kami maksimalkan berkolaborasi dengan banyak pihak, salah satunya Apindo Sumsel," kata Aris dalam kegiatan Sumsel Marketing 2021 di Palembang Indah Mall, kemarin.
Ia mengatakan UMKM saat ini menjadi sektor yang dominan di Tanah Air. Namun, tak banyak pelaku UMKM yang menyadari bahwa sebenarnya mereka sangat berisiko dalam menjalankan usahanya sehingga perlu adanya perlindungan sosial.
Adanya program BPJamsostek berupa Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja diharapkan dapat dimanfaatkan pelaku UMKM.
"Pelaku UMKM harus menjadi peserta karena mereka sangat rentan, menjalankan sendiri usahanya dari hulu ke hilir, misal dari membuat barang, menjual hingga mengantarkannya ke pembeli," kata dia.
Oleh karena itu, BPJamsostek bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, dan Apindo untuk memberikan pendampingan kepada mereka. Termasuk memberikan perlindungan jaminan sosial.
Dalam kegiatan Sumsel Marketing 2021, BPJamsostek bersama Apindo menfasilitasi 100 pelaku UMKM menjadi peserta. Selain itu, perlindungan ketenagakerjaan juga diberikan kepada atlet Sumsel yang berlaga di PON XX Papua.
Sementara itu, Ketua Apindo Sumsel Sumarjono Saragih mengatakan pihaknya sangat peduli pada perlindungan sosial para pelaku UMKM. Untuk itu, Apindo mendaftarkan 100 orang pelaku UMKM di Palembang menjadi peserta BPJamsostek yang sekaligus menjadi upaya sosialisasi.
"Banyak pelaku UMKM yang belum tahu mengenai pentingnya ikut serta dalam program jaminan sosial, jadi kami ambil inisiatif," kata Sumarjono.
Nantinya, Apindo Sumsel yang saat ini sudah beranggotakan 80 pelaku UMKM akan mengajak berbagai pihak terkait untuk melakukan aksi nyata dalam memberikan perlindungan ke tenaga kerja sektor mikro ini.
Sumarjono mengatakan hampir 94 persen masyarakat di Sumsel ini bekerja di sektor UMKM. Tapi, sebagian besar mereka tidak mengetahui adanya jaminan ketenagakerjaan.
"Ini merupakan hal yang penting bagi jaminan sosial ekonomi pekerja itu sendiri," katanya. (OL-13)
Baca Juga: Olimpiade Musim Dingin Beijing akan Digelar Dengan Penonton
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan open house pada lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan meminta masyarakat untuk perkuat silaturahmi dengan keluarga
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
Saat ini ada ”kesempatan emas” pekerja untuk memiliki hunian baik rumah atau apartemen melalui MLT BPJS Ketenagagakerjaan.
Inovasi seperti digitalisasi layanan dan peningkatan sistem teknologi informasi akan mempermudah pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Baru 22,87% atau 149.917 tenaga kerja dari 655.508 penduduk tenaga kerja di Klaten yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.
Pemkab Badung berkomitmen mengurangi angka pengangguran terbuka dan menekan kemiskinan ekstrim melalui sebuah inovasi yang diberi nama Ucok, Universal Coverage Ketenagakerjaan.
Khusus bagi daerah yang masuk dalam level 2 dan 3, pemerintah mengimbau kepada sektor non-esensial untuk tetap memberlakukan Work From Home (WFH) bagi sebagian pekerjanya.
Management IFG yang telah memberikan Corporate social responsibility (CSR) untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan untuk perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved