DALAM dua hari terakhir, kasus covid-19 di Purbalingga, Jawa Tengah mengalami lonjakan signifikan. Ada 90 pelajar di SMP Negeri 4 Mrebet yang positif covid-19 berdasarkan tes antigen. Menyusul 61 pelajar di SMP Negeri 3 Mrebet.
Atas lonjakan kasus itu, Pemkab Purbalingga secara tegas menghentikan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) dan menunda pelaksanaan PTM.
Menurut Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan, terjadinya kasus covdi-19 di kalangan pelajar karena adanya penyelenggaraan PTM secara diam-diam. Bambang mengaku kerap mendapati adanya sekolah yang kucing-kucingan menggelar PTM tanpa adanya koordinasi dari Gugus Tugas Covid-19.
"Saya harap hal seperti ini disikapi tegas oleh Bupati. Bagi sekolah-sekolah negeri, yang berani melakukan seperti itu (PTM diam-diam) tanpa adanya koordinasi mestinya diberi punishment, bila perlu berhentikan kepala sekolahnya," tegasnya.
Sebelumnya para siswa di dua SMP negeri di Kecamatan Mrebet, Senin (20/9) dari tes yang antigen yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Mrebet didapati 90 siswa positif covid-19. Kemudian pada Selasa (21/9), tes yang dilaksanakan di SMP negeri 3 Mrebet diperoleh hasil ada 61 siswa yang positif.
Terkait dengan dugaan adanya curi start PTM, Wakil Kepala SMP Negeri 4 Mrebet Sapto Aji menegaskab, sekolahnya belum menggelar PTM. "Justru sebagai persiapan menghadapi PTM, kami menggelar rapid tes antigen. Dan ternyata setelah dilakukan tes antigen, ada siswa yang positif," ungkapnya.
Terkait dengan adanya siswa yang positif covid-19, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan bahwa ledakan kasus terjadi sebelum pelaksanaan PTM. "Kami mendapatkan informasi SMPN 4 Mrebet akan dilakukan persiapan PTM yang didahului dengan vaksinasi dan rapid tes antigen pada seluruh siswa. Berdasarkan informasi yang diterima dari 300-an siswa, ternyata 90 diantaranya terkonfirmasi positif," katanya.
Atas kejadian ini, Bupati menegaskan pelaksanaan PTM di Kabupaten Purbalingga ditunda sementara. "Sampai dengan adanya evaluasi lebih lanjut. Kita akan membuat SOP (standar operasional prosedur) yang lebih rigid lagi terkait pelaksanaan PTM," tegasnya. (OL-13)
Baca Juga: Anggota DPR: Bonus Demografi Tanpa Persiapan Bisa Jadi Musibah
