Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SATU dari empat manusia Indonesia saat ini adalah kaum muda. Fakta ini memunculkan harapan besar bahwa pembangunan nasional Indonesia akan menguat karena ditopang sejumlah pemuda usia produktif 16 hingga 30 tahun.
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan, besaran jumlah para pemuda ini harus ditangani dengan tepat. Sehingga kelak benar-benar menjadi bonus demografi bagi negeri dan tidak berubah jadi musibah demografi.
"Besarnya angka pemuda ini seharusnya diiringi dengan satu desain besar kepemudaan nasional, bahkan kami berharap ada pengarusutamaan pemuda dalam kebijakan pembangunan nasional kita. Sehingga kita benar-benar bisa mengoptimalisasi potensi besar dari para pemuda Indonesia ini untuk menjadi bonus demografi bagi bangsa, bukan menjadi musibah demografi," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/9).
Menurut Ledia, sampai saat ini para pemuda yang jumlahnya lebih dari 67 juta jiwa di negeri ini baru menjadi objek pembangunan dan belum menjadi subjek pembangunan nasional.
Padahal, lanjutnya, ketika bicara Milenial lalu Zilenial serta memperhitungkan datangnya bonus demografi tentu diperlukan adanya perhatian khusus. Termasuk dengan melakukan beragam langkah antisipasi lewat perencanaan kebijakan dan anggaran program yang spesifik.
“Ledakan penduduk memang telah terjadi di negeri kita. Dalam kurun waktu 10 tahun saja sejak 2010 kita mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 32 juta jiwa menjadi 271 juta penduduk," jelasnya.
Dari jumlah tersebut para pemudanya saat ini berjumlah sekitar 67 juta jiwa yang dalam rentang 4-5 tahun mendatang tentu lebih besar lagi.
"Artinya seperempat penduduk kita adalah pemuda, tetapi program-program kepemudaan masih belum mencerminkan pemuda sebagai subjek pembangunan," kata Ledia.
"Lebih mengenaskan lagi, anggaran Kementerian Pemuda-nya sangat kecil hanya Rp1,9 triliun yang itupun harus berbagi antara fokus kepemudaan dan olahraga," ucapnya.
Sekretaris Fraksi PKS ini lantas mengingatkan peran besar Kemenpora untuk menangani potensi kepemudaan agar harapan bonus demografi bisa diraih.
Mengacu pada UU Tentang Kepemudaan No 40 Tahun 2009, pemuda adalah mereka yang tengah berada pada usia produktif di 16 sampai 30, maka berangkat dari sini sudah semestinya program-program di dalam RAPBN Kemenpora tahun anggaran 2022 juga mencerminkan target optimalisasi potensi para pemuda usia 16 sd 30 tahun ini.
Pembangunan kepemudaan sendiri, menurut Ledia, sebagaimana termaktub di dalam UU No 40 tahun 2009 bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara beberapa amanah pelayanan bagi para pemuda di dalam undang-undang tentang kepemudaan ini diantaranya berupa upaya melakukan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
“Jadi, berbagai kebijakan program dan kebijakan anggaran semestinya bisa mengacu pada amanah Undang-Undang tersebut agar terwujud tujuan-tujuan kepemudaan kita melalui program-program yang meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda," tandasnya. (Van/OL-09)
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
Jika bonus demografi ini bisa dikapitalisasi dengan benar, negara akan bisa melakukan saving dan reinvestasi setiap tahun.
Saat bonus demografi, terjadi surplus usia produktif yang sangat tinggi. Angkanya rata-rata 70% dari keseluruhan jumlah penduduk usia produktif.
Meski tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 4,7%, jumlah absolut pengangguran justru meningkat.
Masih terlalu fokus mencetak ijazah, bukan menyiapkan talenta, baik dari sisi keterampilan, etos kerja, maupun literasi digital.
SULIT menjadi Indonesia. Bukan lantaran tak punya sumber daya, melainkan karena harapan selalu membuncah melebihi kapasitas institusi yang mengelola.
Proses mempertemukan pelaku usaha atau business matchmaking dianggap menjadi jurus ampuh bagi Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved