Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PROSPEK tambak udang vaname di Sumatra Barat sangat besar karena 7 dari 19 kabupaten dan kota di provinsi itu merupakan daerah pesisir pantai yang sangat cocok untuk usaha tersebut. Namun pembuatannya harus diiringi dengan kepedulian terhadap lingkungan.
"Kita sangat mendukung tumbuhnya usaha produktif seperti tambak udang ini karena akan membantu menggerakkan perekonomian daerah namun dalam pembuatannya harus benar-benar memperhatikan lingkungan agar tidak terjadi pencemaran," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi, Minggu (22/8).
Mahyeldi mengatakan ada syarat-syarat terkait lingkungan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat yang ingin membuat usaha tambak udang, salah satunya jarak dari bibir pantai minimal 100 meter.
Selain itu juga harus diperhatikan tempat pembuangan limbah yang harus sesuai dengan aturan sehingga tidak terjadi pencemaran yang akan merugikan masyarakat sekitar.
Untuk itu gubernur mengimbau bupati dan wali kota yang memiliki daerah pesisir pantai untuk segera membuat RTRW yang mengatur zona investasi tambak udang.
Dengan demikian prospek tambak udang bisa terus dikembangkan tanpa melanggar aturan sehingga ekonomi masyarakat terus bergerak. Apalagi tambak udang juga menyerap cukup banyak tenaga kerja dan pemasarannya juga sangat luas hingga ke luar negeri.
Pemilik tambak udang Zamzani mengatakan usaha yang digelutinya itu baru dilakukan empat bulan terakhir dengan luas area sekitar 2,5 hektare.
Dia menyebut sebelum membuka usaha telah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang memahami aturan tentang tambak udang. "Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan usaha tetapi tetap sesuai dengan aturan," katanya. (YH/OL-10)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
Kondisi saluran irigasi Gunung Nago arah kiri, tepatnya di depan SMA 9 Padang, mengalami pendangkalan serius akibat tumpukan sedimen.
“Saat ini progres sudah mencapai 98%. Tinggal 2% lagi, berupa penutupan U-ditch dan finishing,”
Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam.
KEBUTUHAN akan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kota Padang terus meningkat seiring berulangnya banjir yang melanda wilayah tersebut.
Akses utama ke kawasan terdampak banjir bandang bulan lalu di Batu Busuk itu kini terputus karena banjir susulan.
PEMERINTAH Kota Padang akhirnya mencairkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban terdampak banjir yang terjadi akhir November lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved