Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Kang Emil menuturkan alokasi anggaran operasional penyewaan helikopter untuk Wakil Guburnur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mencapai Rp600 juta dinilai wajar jika dilihat dari sisi kebutuhan.
"Jabar itu sangat luas, menjangkau wilayah tidak bisa semuanya dijangkau mobil. Bisa delapan sampai sembilan jam. Wajar saja dari sisi kebutuhan," kata Kang Emil ketika dimintai tanggapan soal alokasi anggaran sewa helikopter untuk Wagub Jabar, di Bandung, Rabu.
Menurut dia, selama ini Pemerintah Provinsi Jabar sering meminjam ke TNI AU, BNPB jika membutuhkan helikopter saat kepala daerahnya melakukan kunjungan kerja ke daerah terpencil yang sulit oleh diakses oleh kendaraan bermotor.
"Itu kan tetep juga ada ongkos yang harus dibayar. Kita mengurangi potensi menggunakan yang namanya heli swasta, memang mahal," kata dia.
Kang Emil menuturkan dirinya pernah difasilitasi oleh Polda Jawa Barat, TNI untuk naik helikopter saat melakukan kunjungan kerja ke daerah terpencil.
"Ini juga masuk dalam refocussing, diangka yang disebutkan sudah terefocusing 70 persen untuk penanganan pandemi. Tidak terkecuali disisir satu satu," kata dia.
Dia mengatakan anggaran tersebut disediakan hanya digunakan jika benar benar dibutuhkan dan yang harus dipahami bahwa penggunaan alat transportasi jenis helikopter ini biasanya digunakan kalau ada kondisi darurat.
Baca juga: Bilyet Giro Milik Anak Akidi Tio tidak sampai Rp2 Triliun
Sebelumnya laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP) menampilkan anggaran operasional penyewaan helikopter untuk Wakil Guburnur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mencapai Rp600 juta.
Berdasarkan penelusuran Antara di laman SiRUP LKPP pada Selasa, nilai pagu untuk pengadaan langsung penyewaan helikopter bagi mobilitas Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum senilai Rp75 juta dan total delapan paket perencanaannya yang dimulai pada Februari 2021 hingga September 2021 sehingga total pagu anggaran Rp600 juta.
Dihubungi melalui telepon oleh wartawan di Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memberikan penjelasan terkait anggaran total Rp600 juta sewa helikopter untuk operasionalnya.
Menurut Wagub Uu alasan menggunakan layanan transportasi udara saat beraktivitas di lapangan ialah untuk memudahkan menjangkau masyarakat.
"Jadi khusus masalah helikopter yang dianggarkan untuk operasional saya dengan sistem sewa ini yang pertama, kami sudah berpikir tentang efisiensi karena helikopter ini butuh, karena memang wilayah Jabar itu luas," kata Wagub Uu.
Wagub Uu menjelaskan Provinsi Jawa Barat meliputi 27 kota/kabupaten, 5.312 desa, dan ribuan kelurahan, yang memerlukan kecepatan dan ketepatan di saat harus datang ke daerah karena ada beberapa daerah yang belum terkoneksi dengan baik.
Menurut dia, anggaran yang dialokasikan masih tersimpan dan berbentuk dana cadangan, sehingga hanya dikeluarkan saat harus menyewa helikopter.
"Dan jika tidak dipakai nanti jadi Silpa, nanti dipakai pada perubahan yang akan datang atau penyusunan anggaran yang akan datang, ini bisa di-refocusing untuk kebutuhan yang lain," kata Wagub Uu.(Ant/OL-4)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa selebgram Lisa Mariana terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.
KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini. Salah satunya, yakni rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (22/8/2025), memanggil selebgram Lisa Mariana (LM) untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.
Banyak ibu hamil pun bertanya-tanya: apakah tes DNA bisa dilakukan sebelum persalinan? Jawabannya: bisa.
KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Selebram Lisa Mariana pada Jumat (22/8). Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di BJB.
Lisa Mariana mengaku mendapat panggilan dari KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
PENGAMAT politik dari Sentral Politika, Subiran Paridamos, menilai Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berhasil membawa provinsinya menjadi contoh kemajuan daerah di Tanah Air.
Selain Minahasa Utara yang tengah bersiap diri menjadi tuan rumah yang baik, isu skala eskalasi bursa calon Ketua Umum Apkasi juga jadi bagian dinamika organisasi.
SUASANA Gedung Sate memuncak penuh semangat ketika pawai kemenangan Persib Bandung berlangsung meriah, Minggu (25/5) siang.
PELANTIKAN gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia berlangsung, termasuk enam gubernur di wilayah Papua. Realitas politik ini menandai babak baru bagi Papua.
Kedudukan gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved