Tokoh dan Ketua Adat Papua Minta Kasus Merauke tidak Diperbesar

PARA tokoh dan ketua adat di Merauke menegaskan bahwa masalah terkait insiden tindak kekerasan yang dilakukan oknum dua anggota Polisi Militer TNI Angkatan Udara (Pomau) terhadap seorang penyandang disabilitas bernama Steven di Merauke sudah selesai. Mereka pun meminta kepada semua pihak agar tidak lagi membesar-besarkannya apalagi isunya digiring ke masalah RAS yang dapat menyebabkan kekacauan.

"Kami juga sudah melakukan tindakan untuk mengamankan situasi Merauke dengan mengimbau kepada seluruh ketua-ketua adat di kampung-kampung untuk ini tidak dibesar-besarkan lagi. Karena TNI sudah mengambil langkah, dengan mencopot Danlanud dan Danpom dan juga kedua adek ini (oknum pelaku anggota TNI AU) sudah diproses secara hukum," ujar Ketua adat Merauke, Yohan Mahuze, dalam sebuah dialog yang disiarkan RRI dan TVRI, Selasa (3/8/21).

Baca juga: BBKSDA Papua Barat Lepasliarkan 15 Burung kembali ke Hutan

Yohan juga mengungkapkan, pascainsiden tersebut secara umum situasi dan kondisi di Merauke sudah kondusif karena sudah diselesaikan secara adat di sana. Selain itu, dia juga memastikan masyarakat tidak ada rencana melakukan aksi unjuk rasa.

"Jadi situasi Merauke saat ini sudah cukup kondusif. Tinggal kami lakukan proses secara adat. Karena kami punya adat tidak beribut, tidak melakukan demo dan lain-lain. Kami punya adat dengan duduk, kami bicara dan melakukan permohonan maaf, selesai. Itu kami akan sampaikan kemauan kami secara adat. Saya akan berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah daerah di Kabupaten Merauke," ungkapnya.

Katanya, dua oknum anggota TNI AU tersebut memiliki tujuan baik yaitu untuk mengamankan situasi, tapi semua sudah terjadi dengan cara yang tidak benar. Untuk itu, dia berharap kejadian seperti itu tidak boleh terjadi lagi, bukan hanya untuk orang Papua saja, tetapi kepada semua masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Dia juga mengapresiasi pihak pemerintah dan Panglima TNI beserta jajarannya yang tegas menindak pelaku serta menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan seluruh rakyat Papua, khususnya warga Merauke.

"Kami dari lembaga masyarakat adat Kabupaten Merauke mengucapkan banyak terima kasih kepada Panglima dan juga kepada KSAU yang cepat dan sigap mengucapkan permohonan maaf kepada kami orang Papua dan lebih khusus kepada kami orang Merauke. Dan juga Danlanud Merauke. Di mana kejadian terjadi di siang hari, saat malam hari langsung berkumpul menyampaikan permohonan maaf," tutur Yohan.

"Esok harinya saya bersama ketua LMA dan Danlanud dan Danrim, kami langsung ke rumahnya melakukan silaturahmi dan menyampaikan permohonan maaf dan juga memberikan sedikit uluran tangan kepada Steven dan orang tuanya," lanjutnya.

Di saat yang sama, Pendeta MPA  Mauri juga mengatakan bahwa masalah yang sudah selesai tersebut tidak dikembangkan kembali. Dia mengajak agar masyarakat bisa saling menahan diri untuk tidak melakukan tindakan di luar aturan.

"Kalau sudah selesai kenapa harus di besar-besarkan lagi. Serahkan pada Tuhan dan biar nanti dari pihak adat yang selesaikan. Yang lain jangan tambah-tambah lagi. Semua sudah terjadi, jadi kita doakan saja semua proses berjalan dengan baik," lanjut Mauri.

Selain itu, Paskalis Kosai yang merupakan tokoh intelektual Papua menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu berlebihan dalam menyikapi insiden tersebut karena pihak korban juga sudah menerima permohonan maaf dari pelaku. Namun begitu, dia mengusulkan agar pelaku yang sudah diberi tindakan tegas tersebut harus dibawa ke proses hukum sipil atau peradilan umum. Agar dapat dilakukan secara transparan dan masyarakat dapat mengikuti proses hukum itu dengan baik.

"Oleh karena itu semua teman-teman, tidak perlu menyikapi dengan terlalu memikirkan hal yang sangat merugikan kita sendiri. Masalah ini harus kita netralisir karena pihak yang bersangkutan sudah bersedia menerima permohonan maaf dari 2 anggota tersebut," jelasnya.

"Kita harus memahami sisi kemanusiaan, karena kita manusia sama di mata Tuhan. Kita harus mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Apalagi aparat negara selalu berusaha melindungi hak-hak masyarakat," pungkas Paskalis. (Ant/A-1)