Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Sumatra Selatan (Sumsel) mulai menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut atau RPPEG sebagai rujukan untuk tata kelola lahan gambut hingga 30 tahun mendatang.
Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Sumsel Benny Yusnandarsyah mengatakan pihaknya menargetkan dokumen tersebut dapat rampung pada tahun ini.
"Kami upayakan tahun ini selesai, lebih cepat lebih baik. Ini penting untuk perencanaan ekosistem gambut ke depannya," kata dia saat lokakarya penyadartahuan penyusunan dokumen RPPEG, Selasa (3/8).
Benny mengatakan ekosistem gambut terbagi dua, yakni berupa kawasan lindung dan kawasan budi daya. Adapun luasan lahan gambut di Sumsel mencapai 2 juta hektare dengan menggunakan peta skala 1:250.000 pada tahun 2017.
Dia memaparkan dari sebaran tersebut, lahan gambut kategori lindung seluas 1,18 juta ha sementara seluas 894.041 ha merupakan ekosistem gambut budi daya.
"Kemungkinan yang di kawasan lindung itu sudah terdegradasi, atau terkonversi untuk lainnya, mungkin untuk budi daya," ucapnya.
Benny memaparkan luas fungsi ekosistem gambut tersebut berada di 7 kabupaten yakni Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, Musi Rawas Utara (Muratara), PALI, Muara Enim dan Musi Rawas.
Baca juga: Tidak Ada Area Gambut yang Terbakar di Kabupaten Ogan Ilir
Menurut Benny, lahan gambut saat ini telah dimanfaatkan oleh sektor kehutanan, perkebunan, pertanian serta hutan terdegradasi. Rinciannya mencakup hutan tanaman industri dan perhutanan sosial mencapai 558.220 ha, perkebunan sawit mencapai 231.741 ha, pertanian dan argoforestri mencapai 149.633 ha, serta hutan terdegradasi mencapai 182.525 ha.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup DLHP Sumsel Wilman mengatakan dokumen RPPEG merupakan upaya perlindungan awal bagi lahan gambut dari kerusakan dan degradasi lahan.
"Dalam penyusunannya, harus dilakukan secara komprehensif dan teliti dengan melibatkan berbagai pihak dari level kabupaten, provinsi hingga level nasional," tutur Wilman.
Dia memaparkan Sumsel merupakan provinsi dengan salah satu ekosistem gambut yang terluas di Sumatra, setelah provinsi Riau. Namun saat ini ekosistem gambut tersebut berada dalam kondisi yang membutuhkan upaya pengelolaan dan pemulihan menyeluruh.
"Sehingga Sumsel masuk sebagai salah satu provinsi prioritas restorasi gambut," tukasnya.
Oleh karena itu, RPPEG diharapkan mampu mencegah terjadinya kerusakan dan menjamin kelestarian fungsi ekosistem gambut.(OL-5)
Peneliti Cornell University merilis peta global yang mengungkap 70% emisi lahan pertanian berasal dari sawah padi dan pengeringan lahan gambut.
Awal 2026 yang seharusnya berada dalam periode musim hujan justru ditandai dengan lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama di ekosistem gambut.
Manggala Agni Daops Sumatera V/Dumai bersama TNI, Polisi, BPBD Kota Dumai, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) hingga saat ini masih berupaya keras memadamkan karhutla seluas 2 hektare di Riau.
karhutla di Kabupaten Kotim menghanguskan lahan seluas kurang lebih 8 hektare di Jalan Sawit Raya tepatnya di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kalimantan Tengah Kalteng
Terdapat tantangan penyelarasan norma pada regulasi-regulasi yang mengatur tentang Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
Lokasi rawan kebakaran gambut sebenarnya bisa diidentifikasi lebih awal. Tapi dana daerah baru bisa digunakan setelah bencana terjadi, bukan untuk antisipasi. Itu problem utamanya.
PENCEMARAN pestisida di Sungai Cisadane dapat ditangani melalui restorasi ekosistem sungai lewat rehabilitasi zona riparian menurut peneliti BRIN
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, insan pers, dan pelaku industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Wamen UMKM Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan ekosistem usaha, konektivitas rantai pasok, serta digitalisasi layanan agar UMKM
CIFOR-ICRAF Indonesia bersama Kelompok Kerja Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia (Pokja SOLUSI) Sulawesi Tengah menggelar konsultasi publik.
kemandirian daerah dapat dicapai melalui penguatan regulasi inovasi dan perluasan replikasi praktik-praktik yang terbukti efektif.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan kolaborasi multisektor merupakan fondasi utama bagi penguatan ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved