Jumat 30 Juli 2021, 23:35 WIB

Pelaku Usaha Tidak Setuju Syarat Sertifikat Vaksin untuk Masuk Mal

Mediaindonesia | Nusantara
Pelaku Usaha Tidak Setuju Syarat Sertifikat Vaksin untuk Masuk Mal

ANTARA FOTO/Didik Suhartono/
Sosialisasi protokol kesehatan di salah satu pusat perbelanjaan di surabaya, awal tahun 2021.

 

PELAKU usaha di Kota Surabaya, Jawa Timur, tidak setuju adanya usulan pengunjung yang masuk mal atau pusat perbelanjaan harus menunjukkan sertifikat telah menjalani vaksiansi COVID-19.

"Ini seakan-akan selama ini pusat perbelanjaan menjadi pusat klaster penularan dan penyebaran COVID-19," kata Legal Manager Pusat Grosir Surabaya sekaligus pelaku usaha di pusat perbelanjaan Dedy Prasetyo di Surabaya, Kamis.

Padahal, lanjut dia, di pusat perbelanjaan itu sangat ketat penerapan protokol kesehatan dibandingkan dengan pasar tradisional dan pusat kerumunan yang lain. Bahkan masuk pusat perbelanjaan di periksa suhu, cuci tangan pakai sabun, tidak pakai masker di suruh keluar, lepas masker ditegur, jarak dan traffic diatur.

Menurut dia, kalau memang kebijakan menunjukkan bukti telah vaksin itu adalah aturan yang memang harus dijalankan, maka jangan hanya masuk ke pusat perbelanjaan saja, melainkan bersifat umum.

Baca juga: Tebing Tinggi Bersiap Lanjutkan Vaksinasi Tahap Kedua

"Ini bukan masalah memberatkan konsumen saja, tapi image-nya itu lho (hanya pusat perdagangan) yang wajib memberlakukan itu," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyesalkan pernyataan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim Sutandi Purnomosidi di salah satu media cetak di Surabaya yang menilai positif adanya usulan tersebut sebagai upaya mencegah penularan COVID-18 di tempat perbelanjaan.

"Pak Sutandi kok setuju kalau ada usulan aturan masuk tunjukkan bukti vaksin. Saya pikir Pak Sutandi harus melihatnya dari sisi lainnya juga," katanya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebelumnya mengusulkan pengunjung mal harus menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19 saat penerapan PPKM. Tak hanya pengunjung, pekerja di dalam mal tersebut juga harus sudah divaksinasi agar mal dapat beroperasi secara normal.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (25/7) mengatakan, usulan tersebut akan diutarakan kepada pemerintah dalam waktu dekat. Sebab, ia ingin roda ekonomi tetap berjalan sembari menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Menurut dia, jika tidak mengambil langkah yang tepat, dampak COVID-19 juga akan berdampak kepada sektor ekonomi dan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (Ant/OL-4)

Baca Juga

Dok. Pribadi

Ekonomi Banten Tumbuh di Atas Rerata Nasional 

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Selasa 28 September 2021, 23:50 WIB
Wahidin mengatakan pertumbuhan investasi di Banten menduduki nomor 4 nasional dengan realisasi investasi di Provinsi Banten pada semester I...
MI/KRISTIADI

Jawa Barat Usulkan Hari Anak Yatim Nasional

👤Bayu Anggoro 🕔Selasa 28 September 2021, 23:20 WIB
Ada sekitar 4 juta anak yatim piatu di Indonesia, 20.000 di antaranya orang tuanya meninggal karena...
DOK DHARMA GROUP

Jawa Barat Tiga Besar Penyumbang PDB Nasional

👤Bayu Anggoro 🕔Selasa 28 September 2021, 23:10 WIB
Jawa Barat merupakan salah satu provinsi unggulan di Indonesia, karena memiliki tingkat dampak keterkaitan yang cukup tinggi dibandingkan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kawin Kontrak Rendahkan Perempuan

 Kawin kontrak masih ditemukan di Kabupaten Cianjur. Usia pernikahan hanya dua bulan dengan uang mahar Rp15 juta

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya