Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
1647
PEMERINTAH Kota Pariaman melalui Dinas Sosial Kota Pariaman dengan bekerja sama dengan PT. POS Indonesia salurkan bantuan bagi masyarakat kurang mampu penerima program Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Bantuan tersebut berupa beras melalui Bulog tersebut diterima oleh masing-masing penerima sebanyak 10 kg ditambah uang BLT sejumlah Rp600.000 untuk dua bulan dengan jumlah keseluruhan penerima bantuan di Kota Pariaman sebanyak 6.100 KK dengan jumlah beras sebanyak 62 ton.
Penerima PKH Kota Pariaman saat ini berjumlah 1.225 KK, dan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) berjumlah 4.178 KK.
Penyaluran secara simbolis dilakukan langsung oleh Wali Kota Pariaman, Genius Umar, di Halaman Kantor Pos Pariaman, Selasa (27/7), yang disaksikan oleh perwakilan dari PT. POS Indonesia, Perwakilan Bulog Sumbar dan Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman bersama jajaran.
Genius Umar mengatakan bantuan ini merupakan bantuan masyarakat penerima PKH dan BST yang terdampak PPKM dengan penerima sebanyak 6.100 KK.
''Bantuan ini berdasarkan Instruksi Presiden Joko Widodo untuk membantu masyarakat terdampak PPKM. Bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat dan bermanfaat untuk mendukung kebutuhan rumah tangga dalam mencukupi asupan kebutuhan pokok,'' ujar Genius.
Genius tetap himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan covid-19 ataupun penyakit lainnya, hal ini dikarenakan pertambahan peningkatan kasus paparan covid-19 di Sumatra Barat setiap harinya selalu meningkat.
''Mudah-mudahan ini bisa memberi keringanan kepada masyarakat yang terdampak PPKM, kita berharap semuanya bisa berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali,'' imbuh Genius. (YH/OL-10)
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved