Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mempersilakan berbagai pihak seperti mahasiswa untuk mengkritisi dirinya khususnya terkait penanganan covid-19. Emil mengaku tidak keberatan dengan berbagai koreksi tersebut asalkan dilakukan secara sopan dan berbasis data.
Hal ini disampaikan Emil saat menggelar diskusi tentang PPKM dengan berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung plus. "Saya tidak masalah dikritik, yang penting sopan santun dalam memberikan kritik dan berbasis data," katanya, Selasa (27/7).
Dia mengeluhkan, kritik yang dilakukan terhadap pemerintah sering tidak faktual, terutama yang membandingkan dengan kondisi di luar negeri. Menurutnya, situasi di negara lain yang sering disampaikan para pengkritik sering tidak sesuai dengan faktanya.
"Harus kayak Singapura buktinya Singapura sekarang lockdown. Dulu Vietnam dipuji-puji, sekarang Vietnam keteteran baru mau vaksin. Lihat Euro (sepakbola Piala Eropa), sirik. Dengan situasi ini harus dipahami," katanya.
Dalam kesempatan itupun, Emil menjawab pertanyaan mahasiswa terkait masih rendahnya persentase vaksinasi warga Jawa Barat. Menurutnya, persentase vaksinasi di Jawa Barat memang rendah karena ketersediaan vaksin yang sedikit namun memiliki penduduk yang paling banyak.
"Kita harus tabayun kalau melihat angka-angka di media. (Vaksinasi) memang rendah, karena dikasihnya untuk 5 juta manusia. Kalau persentase, kami pasti kecil karena dibandingkannya dengan 50 juta manusia," ujarnya.
Selain itu, Emil mengajak para pengkritik khususnya mahasiswa untuk melakukan aksi nyata dalam membantu menangani pandemi ini seperti menjadi relawan. Terlebih, menurutnya persoalan kesehatan ini merupakan masalah bersama sehingga tidak bisa jika hanya mengandalkan pemerintah.
"Sambil kita kritisi, mau engga turun ke jalan jadi relawan, sambil membagikan sembako," ujarnya. Lebih lanjut, Emil pun mengajak mahasiswa untuk berkolaborasi dalam mengatasi pandemi.
Sebagai contoh, Emil menyebut pihaknya memiliki anggaran untuk program bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat yang ekonominya rawan akibat PPKM. "Kami punya anggaran, tidak semua bantuan sosial ini penerimanya yang terdaftar. Misal ada PKL yang berasal dari luar Jawa Barat. Boleh mahasiswa sambil kritisi, sambil demo pun enggak ada masalah. Tapi sambil membagikan sembako," ucapnya seraya mengibaratkan kolaborasi ini diperlukan untuk berperang melawan virus korona.
Ketua Badko HMI Jawa Barat, Khoirul Anam mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam membantu penanganan pandemi ini. Namun, dia mengaku sering kesulitan untuk berkoordinasi dengan pemerintah ketika hendak memberikan bantuan.
"Jangan sampai ada kolaborasi, tapi nanti siapa yang bisa kita hubungi?" ujarnya. Hal serupa disampaikan Ketua Umum IMM Jawa Barat, Deni Safrudin.
Dia bahkan berterus terang dengan mengatakan sulitnya ketika hendak berkomunikasi dengan Emil. "Terkadang kita sulit berkomunikasi dengan bapak," ucapnya.
Bahkan, ketika mahasiswa diajak berkolaborasi, pihaknya belum tahu harus menghubungi siapa. "Saat harus kolaborasi, belum tahu harus ke mana, siapa yang dihubungi," ujarnya.
Dia pun berharap ajakan kolaborasi ini bisa benar-benar direalisasikan. "Kami ingin ketika 'perang', jenderal lapangannya Pak Gubernur. Tapi terkadang kita sulit berkomunikasi dengan bapak. Kami akan nurut, maka dari itu komunikasi harus sampai. Jangan sampai ketika Bapak merintahkan 'tembak, tapi kami masyarakat masih belum tahu," ujarnya. (BY/OL-10)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
Tetapi, dari 27 wilayah Jawa Barat hanya ada dua wilayah yang diprakirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada siang hari.
Sebanyak 338 ribuan siswa diterima di SMA, SMK dan SLB negeri se-Jawa Barat (Jabar) dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahap satu hingga dua.
Penambahan rombel juga hanya diterapkan di sekolah tertentu yang siswa-siswinya masuk kategori miskin.
Perpanjangan pemutihan pajak kendaraan tersebut diberlakukan mengingat antrean masyarakat yang masih terjadi
Pembahasan RTRW ini sangat penting karena berdampak terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved