Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menggalakkan reformasi birokrasi di segenap jajarannya. Berbagai inovasi ditelurkan dengan memanfaatkan media sosial (medsos) dan optimalisasi Internet of Things (IoT).
Hal itu sejalan dengan visi misi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menciptakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik yang berkualitas di Jateng dengan menerapkan prinsip mudah, murah, cepat dan menggunakan sistem digital. Selain itu, juga disinkronkan dengan program pemerintah pusat.
Baru-baru ini pada Jumat (25/6/2021), Pemprov Jateng meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan atau "Si Pelem Keprok" secara virtual.
Inovasi yang diinisiasi oleh Bagian Humas dan Protokol, Biro Umum Setda Provinsi Jateng ini merupakan pengembangan pengelolaan pelayanan kehumasan dan keprotokolan, yang sebelumnya masih dilaksanakan secara manual, parsial dan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kini, pelaksanaan koordinasi internal itu diaplikasikan secara digital melalui kanal website “Si Pelem Keprok” di laman humas.jatengprov.go.id dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) Prasetyo Aribowo mengatakan melalui sistem informasi digital itu harapannya dapat meningkatkan kinerja humas dan protokol Pemprov Jateng, utamanya dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Peran humas dan protokol sangat strategis dalam menyampaikan program dan kinerja pemda pada khalayak, sekaligus menyiapkan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dalam sebuah acara resmi atau kenegaraan,” ungkap Prasetyo.
“Inovasi ini sangat relevan dengan grand design reformasi birokrasi khususnya pada area tata laksana pemerintah berkelas dunia (world class government) pada tahun 2025,” tambahnya.
Lebih lanjut Kepala Biro Umum Setda Prov Jateng Edy Supriyatna mengatakan sistem ini dapat dikembangkan dan diadopsi oleh kabupaten/kota.
“Bila perlu sistem informasi ini dapat dijadikan model bagi Prokompim (protokol komunikasi pimpinan) kabupaten dan kota,” tutur Edy.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Tengah sekaligus penggagas Si Pelem Keprok, Lilik Henry mengatakan ada beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Di antaranya yaitu daftar agenda kegiatan pimpinan daerah provinsi, rilis berita pada setiap agenda kegiatan, pemetaan jumlah kunjungan dan agenda kegiatan, serta rekapitulasi hasil survei kepuasaan pelayanan keprotokolan.
“Kita bisa mentracking, mengetahui kunjunguan pimpinan di suatu daerah, karena selama ini agenda pimpinan masih dikelola secara manual dan belum memiliki database,” ucap Lilik.
Selain itu, lanjut Lilik, dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan mekanisme dan tata kerja organisasi. Adanya fitur ulasan juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia para petugas.
“Dengan sistem ini, kita berusaha memberikan pelayanan yang humanis dan berintegritas. Koordinasi internal pun jadi lebih efisien,” tambahnya. (RO/OL-09)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar. Dalam waktu dekat, sebanyak 308 GPM akan digelar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng).
Akibat kejadian itu, para korban langsung dievakuasi ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan untuk mendapatkan penanganan medis.
Cuaca ekstrem di 24 wilayah Jawa Tengah, termasuk hujan lebat, angin kencang, dan gelombang 1,25–2,5 meter di perairan utara-selatan. Waspadai potensi bencana hidrometeorologi.
Tragedi pembacokan terjadi di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Semarang. Seorang penjaga toko buah nekat membacok 3 temannya di dalam rumah. Simak kronologinya!
Amat menyebut, pelaku diduga hanya satu orang dan tidak turun dari sepeda motor. Ciri-ciri pelaku memiliki tinggi sekitar 170 sentimeter dengan postur tubuh sedang.
Mabes Polri membeberkan skema pembiayaan 1.179 SPPG dari koperasi, bank Himbara, hingga YKB. Pembangunan dapur MBG juga direncanakan menjangkau wilayah 3T.
FPIR mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah solidaritas antarlembaga keamanan
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved