Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menggalakkan reformasi birokrasi di segenap jajarannya. Berbagai inovasi ditelurkan dengan memanfaatkan media sosial (medsos) dan optimalisasi Internet of Things (IoT).
Hal itu sejalan dengan visi misi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menciptakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik yang berkualitas di Jateng dengan menerapkan prinsip mudah, murah, cepat dan menggunakan sistem digital. Selain itu, juga disinkronkan dengan program pemerintah pusat.
Baru-baru ini pada Jumat (25/6/2021), Pemprov Jateng meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan atau "Si Pelem Keprok" secara virtual.
Inovasi yang diinisiasi oleh Bagian Humas dan Protokol, Biro Umum Setda Provinsi Jateng ini merupakan pengembangan pengelolaan pelayanan kehumasan dan keprotokolan, yang sebelumnya masih dilaksanakan secara manual, parsial dan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kini, pelaksanaan koordinasi internal itu diaplikasikan secara digital melalui kanal website “Si Pelem Keprok” di laman humas.jatengprov.go.id dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) Prasetyo Aribowo mengatakan melalui sistem informasi digital itu harapannya dapat meningkatkan kinerja humas dan protokol Pemprov Jateng, utamanya dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Peran humas dan protokol sangat strategis dalam menyampaikan program dan kinerja pemda pada khalayak, sekaligus menyiapkan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dalam sebuah acara resmi atau kenegaraan,” ungkap Prasetyo.
“Inovasi ini sangat relevan dengan grand design reformasi birokrasi khususnya pada area tata laksana pemerintah berkelas dunia (world class government) pada tahun 2025,” tambahnya.
Lebih lanjut Kepala Biro Umum Setda Prov Jateng Edy Supriyatna mengatakan sistem ini dapat dikembangkan dan diadopsi oleh kabupaten/kota.
“Bila perlu sistem informasi ini dapat dijadikan model bagi Prokompim (protokol komunikasi pimpinan) kabupaten dan kota,” tutur Edy.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Tengah sekaligus penggagas Si Pelem Keprok, Lilik Henry mengatakan ada beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Di antaranya yaitu daftar agenda kegiatan pimpinan daerah provinsi, rilis berita pada setiap agenda kegiatan, pemetaan jumlah kunjungan dan agenda kegiatan, serta rekapitulasi hasil survei kepuasaan pelayanan keprotokolan.
“Kita bisa mentracking, mengetahui kunjunguan pimpinan di suatu daerah, karena selama ini agenda pimpinan masih dikelola secara manual dan belum memiliki database,” ucap Lilik.
Selain itu, lanjut Lilik, dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan mekanisme dan tata kerja organisasi. Adanya fitur ulasan juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia para petugas.
“Dengan sistem ini, kita berusaha memberikan pelayanan yang humanis dan berintegritas. Koordinasi internal pun jadi lebih efisien,” tambahnya. (RO/OL-09)
CJIBF hadir sebagai forum kolaborasi untuk membangun potensi-potensi wilayah di Jawa Tengah.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Air laut pasang (rob) diperkirakan akan mencapai puncaknya dengan ketinggian 1 meter terjadi pukul 13.00-16.00, sehingga berdampak banjir rob di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah.
Pengelolaan limbah yang benar merupakan kewajiban dalam menjaga lingkungan dari potensi kerusakan, pun menjadi bagian dalam memastikan jaminan makanan halal
Gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah berkisar 2,5-4 meter cukup berisiko terhadap aktivitas pelayaran.
Gelombang tinggi berkisar 2,5-4 meter juga masih berlangsung di perairan selatan Jawa Tengah dan ketinggian gelombang 1,25-2,5 terjadi di perairan utara terutama Karimunjawa.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Aktivis 1998 dari berbagai kelompok dan daerah akan menggelar Sarasehan Aktivis Lintas Generasi, pada Rabu 21 Mei 2025.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved