Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menggalakkan reformasi birokrasi di segenap jajarannya. Berbagai inovasi ditelurkan dengan memanfaatkan media sosial (medsos) dan optimalisasi Internet of Things (IoT).
Hal itu sejalan dengan visi misi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menciptakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik yang berkualitas di Jateng dengan menerapkan prinsip mudah, murah, cepat dan menggunakan sistem digital. Selain itu, juga disinkronkan dengan program pemerintah pusat.
Baru-baru ini pada Jumat (25/6/2021), Pemprov Jateng meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan atau "Si Pelem Keprok" secara virtual.
Inovasi yang diinisiasi oleh Bagian Humas dan Protokol, Biro Umum Setda Provinsi Jateng ini merupakan pengembangan pengelolaan pelayanan kehumasan dan keprotokolan, yang sebelumnya masih dilaksanakan secara manual, parsial dan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kini, pelaksanaan koordinasi internal itu diaplikasikan secara digital melalui kanal website “Si Pelem Keprok” di laman humas.jatengprov.go.id dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) Prasetyo Aribowo mengatakan melalui sistem informasi digital itu harapannya dapat meningkatkan kinerja humas dan protokol Pemprov Jateng, utamanya dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Peran humas dan protokol sangat strategis dalam menyampaikan program dan kinerja pemda pada khalayak, sekaligus menyiapkan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dalam sebuah acara resmi atau kenegaraan,” ungkap Prasetyo.
“Inovasi ini sangat relevan dengan grand design reformasi birokrasi khususnya pada area tata laksana pemerintah berkelas dunia (world class government) pada tahun 2025,” tambahnya.
Lebih lanjut Kepala Biro Umum Setda Prov Jateng Edy Supriyatna mengatakan sistem ini dapat dikembangkan dan diadopsi oleh kabupaten/kota.
“Bila perlu sistem informasi ini dapat dijadikan model bagi Prokompim (protokol komunikasi pimpinan) kabupaten dan kota,” tutur Edy.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Tengah sekaligus penggagas Si Pelem Keprok, Lilik Henry mengatakan ada beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Di antaranya yaitu daftar agenda kegiatan pimpinan daerah provinsi, rilis berita pada setiap agenda kegiatan, pemetaan jumlah kunjungan dan agenda kegiatan, serta rekapitulasi hasil survei kepuasaan pelayanan keprotokolan.
“Kita bisa mentracking, mengetahui kunjunguan pimpinan di suatu daerah, karena selama ini agenda pimpinan masih dikelola secara manual dan belum memiliki database,” ucap Lilik.
Selain itu, lanjut Lilik, dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan mekanisme dan tata kerja organisasi. Adanya fitur ulasan juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia para petugas.
“Dengan sistem ini, kita berusaha memberikan pelayanan yang humanis dan berintegritas. Koordinasi internal pun jadi lebih efisien,” tambahnya. (RO/OL-09)
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mempersiapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di jalan tol saat puncak mudik lebaran 2026.
Pada Senin (16/3) jumlah pemudik masuk ke Jawa Tengah melalui Jalan Tol Trans Jawa terus meningkat sejak Minggu (15/3), rata-rata setiap berkisar 1.400-1.900 kendaraan masuk ke Kota Semarang.
Gubernur Ahmad Luthfi lepas belasan ribu peserta Mudik Gratis Jateng 2026. Targetkan 17 juta pemudik dongkrak ekonomi daerah dan UMKM lokal. Simak selengkapnya!
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi melepas 325 armada bus yang mengangkut belasan ribu pemudik dari Jabodetabek ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengimbau para pemudik untuk tidak membawa kerabat atau teman kembali ke Jakarta setelah Lebaran
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
FPIR mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah solidaritas antarlembaga keamanan
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved