Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menggalakkan reformasi birokrasi di segenap jajarannya. Berbagai inovasi ditelurkan dengan memanfaatkan media sosial (medsos) dan optimalisasi Internet of Things (IoT).
Hal itu sejalan dengan visi misi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menciptakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik yang berkualitas di Jateng dengan menerapkan prinsip mudah, murah, cepat dan menggunakan sistem digital. Selain itu, juga disinkronkan dengan program pemerintah pusat.
Baru-baru ini pada Jumat (25/6/2021), Pemprov Jateng meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan atau "Si Pelem Keprok" secara virtual.
Inovasi yang diinisiasi oleh Bagian Humas dan Protokol, Biro Umum Setda Provinsi Jateng ini merupakan pengembangan pengelolaan pelayanan kehumasan dan keprotokolan, yang sebelumnya masih dilaksanakan secara manual, parsial dan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kini, pelaksanaan koordinasi internal itu diaplikasikan secara digital melalui kanal website “Si Pelem Keprok” di laman humas.jatengprov.go.id dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) Prasetyo Aribowo mengatakan melalui sistem informasi digital itu harapannya dapat meningkatkan kinerja humas dan protokol Pemprov Jateng, utamanya dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Peran humas dan protokol sangat strategis dalam menyampaikan program dan kinerja pemda pada khalayak, sekaligus menyiapkan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dalam sebuah acara resmi atau kenegaraan,” ungkap Prasetyo.
“Inovasi ini sangat relevan dengan grand design reformasi birokrasi khususnya pada area tata laksana pemerintah berkelas dunia (world class government) pada tahun 2025,” tambahnya.
Lebih lanjut Kepala Biro Umum Setda Prov Jateng Edy Supriyatna mengatakan sistem ini dapat dikembangkan dan diadopsi oleh kabupaten/kota.
“Bila perlu sistem informasi ini dapat dijadikan model bagi Prokompim (protokol komunikasi pimpinan) kabupaten dan kota,” tutur Edy.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Tengah sekaligus penggagas Si Pelem Keprok, Lilik Henry mengatakan ada beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Di antaranya yaitu daftar agenda kegiatan pimpinan daerah provinsi, rilis berita pada setiap agenda kegiatan, pemetaan jumlah kunjungan dan agenda kegiatan, serta rekapitulasi hasil survei kepuasaan pelayanan keprotokolan.
“Kita bisa mentracking, mengetahui kunjunguan pimpinan di suatu daerah, karena selama ini agenda pimpinan masih dikelola secara manual dan belum memiliki database,” ucap Lilik.
Selain itu, lanjut Lilik, dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan mekanisme dan tata kerja organisasi. Adanya fitur ulasan juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia para petugas.
“Dengan sistem ini, kita berusaha memberikan pelayanan yang humanis dan berintegritas. Koordinasi internal pun jadi lebih efisien,” tambahnya. (RO/OL-09)
BENCANA angin puting beliung menerjang wilayah Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Rabu (21/1/2026) sore. Insiden ini mengakibatkan kerusakan parah.
Gelombang tinggi disertai hujan badai di perairan selatan mencapai 1,25-6 meter dan di perairan utara 1,25-2,5 meter cukup berbahaya terhadap aktivitas pelayaran.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, aparat antirasuah menyasar Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Sejak pagi hujan ringan-sedang sudah mengguyur sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah, memasuki siang, sore hingga awal malam intensitas hujan berpeluang meningkat.
Banjir di Pekalongan mengganggu operasional kereta api. KAI mencatat refund tiket penumpang mencapai Rp3,5 miliar akibat pembatalan perjalanan.
Melihat kondisi cuaca yang masih hujan hingga saat ini, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut serta melakukan modifikasi cuaca.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Komite Reformasi Polri berharap pembenahan Korps Bhayangkara tidak bersifat temporer
Mekanisme baru ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
Penyesuaian institusional yang mendasar akan mampu memulihkan dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Reputasi institusi kepolisian kerap meningkat pada momen tertentu, namun bisa menurun drastis ketika muncul kasus yang menyentuh rasa keadilan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved