Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
MALANG benar tiga desa yakni Desa Meken Detun, Desa Blatatatin dan Desa Watumilok yang ada di Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur sampai saat ini belum miliki bidan desa. Akibatnya untuk pemeriksaan dan penanganan pada ibu hamil dan melahirkan di desa-desa itu harus mengeluarkan biaya ojek lagi menuju ke Puskesmas Kangae.
Kepala Desa Meken Detun, Kasianus Noeng mengatakan, sudah satu tahun lamanya desanya belum memiliki bidan desa yang ditempatkan oleh pemerintah kabupaten di desanya. Akibatnya, ibu hamil di desa ini harus mengeluarkan uang lagi untuk menyewa ojek menuju ke Puskesmas Kangae untuk pemeriksaan. Ia mengaku saat ini di desanya itu ada sekitar 15 orang ibu hamil.
Baca juga: Soal Banjir, Warga Resmi Gugat Pemprov Kalsel
"Di desa kita ini sudah memiliki Posyandu, dan Poskesdes yang dibangun oleh desa dengan fasilitas lengkap. Tetapi sayang, tidak ada bidan di desa ini yang ditempatkan oleh dinas terkait di desanya. Jadi kalau mau pemeriksaan ibu hamil, ibu-ibu ini harus keluarkan uang ojek lagi dengan biaya yang mahal," keluh Kades Meken Detun kepada Media Indonesia, Senin (31/5).
Dia mengatakan, penempatan bidan desa ini penting untuk menangani proses persalinan dan pemeriksaan ibu hamil. Sekaligus kata dia, untuk menekan angka kematian ibu dan bayi di desanya.
"Tahun lalu ada penempatan bidan desa. Tetapi sudah berjalan satu ini tidak ada lagi penempatan bidan di desanya," papar dia.
Kanisius berencana persoalan ini ia dan bersama beberapa tokoh masyarakat akan bertemu dengan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi oleh desanya terkait ketiadaan bidan desa.
Baca juga: Kasus Positif Covid-19 di Riau Bertambah 726
"Kami sudah rapat dengan beberapa tokoh masyarakat. Terkait tidak ketersediaan bidan desa. Karena ini persoalan serius. Sehingga adanya
bidan desa ini proses persalinan dan pemeriksaan ibu hamil, guna menekan angka kematian ibu dan anak yang ada di desanya," tandas Kades Desa Meken Detun ini.
Sementara itu, Camat Kangae, Jemi Sadipun saat dikonfirmasi Media Indonesia membenarkan kalau tiga desa itu sampai saat ini belum
memiliki bidan desa. Dia pun membeberkan persoalan bahwa yang menentukan penempatan bidan desa dari kabupaten karena Kepala pihak Puskesmas Kangae ini tidak memiliki kewenangan untuk penempatan bidan desa.
"Jumlah ibu hamil di tiga desa itu banyak. Kalau tidak ada bidan desa siapa yang akan menangani mereka. Memang betul di desa ada bidan TKS. Tetapi bidan TKS ini sebenarnya hanya membantu," papar dia.
Meski begitu, Camat Kangae mengaku persoalan ini juga ia sudah disampaikan kepada pegawai dari kabupaten yang melaksanakan kegiatan di Kantor Camat Kangae. "Saya sudah sampaikan kepada pegawai di dinas Kesehatan. Agar persoalan ini bisa diatasi secepatnya dengan penempatan bidan desa di tiga desa tersebut. Kita harap pihak dinas terkait bisa respons cepat," pungkas Camat Kangae ini. (H-3)
Pemberian bingkisan secara simbolis diserahkan langsung Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono yang digelar di Puskesmas Pembantu Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Selasa (15/7).
Bolehkah ibu hamil mendapat vaksin HPV? Simak penjelasan medis lengkap soal keamanan, anjuran, dan waktu terbaik vaksinasi untuk perlindungan optimal.
Perkembangan otak bayi dimulai sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, ibu hamil perlu memperhatikan pola makan, gaya hidup, dan stimulasi yang diberikan selama masa kehamilan
Ibu hamil juga bisa memanfaatkan beragam bahan pangan yang kaya vitamin C untuk memenuhi kebutuhan vitamin hariannya dalam menjaga imun tubuh.
Ketika seorang ibu hamil dapat mengendalikan asupan nutrisinya, ia tidak hanya melindungi dirinya sendiri tetapi juga melakukan investasi kesehatan terbaik bagi masa depan anaknya.
Suplementasi asam folat sebesar 0,8 miligram bagi ibu hamil terbukti secara ilmiah dapat mengurangi secara signifikan risiko berbagai cacat lahir.
Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pengelolaan sampah
Kematian tragis ibu hamil Maria Yunita dan bayinya di Kabupaten Sikka, NTT, memicu kecaman keras dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka mendukung penuh pelaksanaan Festival Maumerelogia 5 yang akan berlangsung pada 15-24 Mei 2025.
Sebanyak empat orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik kasus Hak Guna Usaha (HGU) Tanah Nangahale di Kecamatan Talibura, Kabupaen Sikka, dilaporkan ke Polda NTT.
SEJAK tanggal 25 Januari 2025 hingga hari ini, publik masih dikejutkan oleh drama tanah HGU Nangahale di Maumere, Kabupaten Sikka-Flores.
Gempa dan tsunami yang pernah melanda Teluk Maumere, Kabupaten Sikka pada 12 Desember 1992 silam masih menyisakan jejak geologi yang patut menjadi pembelajaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved