Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) pascabanjir sebesar Rp618 juta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan DTH diberikan kepada warga korban banjir yang rumahnya rusak berat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Banjar.
Bantuan DTH diserahkan Tenaga Ahli BNPB, Edison Simanjutak yang diterima Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA di Kantor Setda Provinsi Kalsel. "DTH merupakan bantuan pemerintah pusat melalui BNPB yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana banjir dengan kategori rumahnya rusak berat," kata Edison, Jumat (30/4).
Besaran bantuan yang diberikan kapada masyarakat terdampak sebanyak Rp500 ribu perbulan per kepala keluarga selama periode 3 bulan. Ada dua kabupaten di Kalsel yang mendapatkan kucuran dana DTH yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp402 juta dan Kabupaten Banjar sebanyak Rp216 juta., sehingga total Rp618 juta.
Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat korban bencana di dua daerah di Kalsel ini. "Kita meminta agar pembangunan hunian tetap dapat segera terlaksana," tutur Safrizal, Jumat (30/4).
baca juga: Bantuan Korban Banjir
Pantauan Media warga korban bencana banjir yang kehilangan tempat tinggal masih tinggal di hunian sementara (huntara) yang dibangun pemerintah maupun relawan. Salah satu daerah terparah terdampak bencana adalah Kecamatan Hantakan, Hulu Sungai Tengah.
Camat Hantakan, Kartadipura mengatakan banjar bandang yang melanda wilayahnya pada 13 Januari 2021 lalu telah menimbulkan dampak kerugian sangat besar. Ribuan warga terdampak bencana, sejumlah warga meninggal dunia dan 181 warga kehilangan tempat tinggal mereka. Termasuk kerusakan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana umum lainnya. (OL-3).
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat beberapa kejadian bencana di pekan kedua bulan Agustus 2025. Data tersebut dihimpun pada periode 11 hingga 12 Agustus 2025
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Abdul Muhari pun mengimbau kepada seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
BNP segera melaksanakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dengan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan darurat karhutla di Kalimantan Barat.
BNPB meminta warga Kabupaten Flores Timur untuk tidak kembali ke kampung halaman atau kawasan rawan bencana (KRB) menyusul erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
Pemerintah Provinsi Kalbar mencatat luas area terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut mencapai 1.149,02 hektare, per 31 Mei 2025.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyegel lahan milik perusahaan perkebunan sawit PT Sentosa Swadaya Mineral (SSM) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel)
POLDA Kalimantan Selatan (Kalsel) menerbitkan maklumat larangan membakar lahan bagi masyarakat dan korporasi, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut.
Koperasi tersebut antara lain di Kota Banjarmasin yaitu Kelurahan Telawang, Basirih, dan Kuin Cerucuk dan satu koperasi dari Kabupaten Banjar, Kelurahan Indra Sari.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved