Kehadiran Bulog tetap Diharapkan Demi Jaga Pangan

AZAN subuh berkumandang, Karseno, 47, bangun kemudian menjalankan salat subuh. Ia kemudian persiapan untuk berangkat ke sawah, guna memanen padi di wilayah Maos Kidul, Kecamatan Maos, Cilacap, Jawa Tengah. Dia sudah meminta sekitar tujuh tetangganya untuk membantu panen pada sawah dengan luas sekitar 0,5 hektare (ha) pada pertengahan Maret silam. Hasilnya lumayan baik, karena dari 0,5 ha mampu menghasilkan  sekitar 3 ton. Kualitasnya juga bagus, karena tidak ada serangan hama.

Namun, Karseno dan sebagian petani mengeluh, sebab harga gabah kering panen (GKP) waktu itu anjlok. Bahkan, harga untuk GKP hanya mencapai Rp3.500 per kg. Sedangkan untuk yang kering atau gabah kering simpan (GKS) mencapai Rp4.000 per kg.

"Harga tersebut termasuk anjlok. Seharusnya, petani bisa senyum bahagia pada saat harganya mencapai Rp4.000 per kg atau lebih untuk GKP. Namun, kondisi semacam ini berulang terus, apalagi kalau ada serbuan tengkulak," katanya.

Padahal sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 24 tahun 2020 mengenai penetapan HPP Gabah atau Beras, harga GKP dipatok Rp4.200 per kg, sedangkan gabah kering giling (GKG) Rp5.250 per kg. Dengan aturan itu jelas, harga hasil panen petani mengalami anjlok. Cerita anjloknya harga gabah hasil panen petani kemudian direspons oleh Bulog dan pemerintah di daerah.

Pemimpin Cabang Perum Bulog Banyumas Dani Satrio mengatakan bahwa pihaknya membentuk empat Satuan Kerja (Satker) dan menggandeng 81 mitra kerja untuk menyerap hasil panen petani di wilayah empat kabupaten yakni  Cilacap, Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara.

"Pembentukan Satker dan menggandeng mitra kerja dilakukan untuk percepatan penyerapan. Sebab, hasil panen padi melimpah yang berujung pada anjloknya harga gabah. Di sinilah peranan Bulog, harus mampu menstabilkan harga gabah di saat panen raya," kata Dani kepada mediaindonesia.com pada Rabu (21/4).

Dani mengatakan pihaknya bekerja sama dengan pemkab-pemkab yang ada di daerah untuk melakukan penyerapan di titik-titik yang telah ditunjuk. Sebab, pemkab yang mengetahui di mana dan kapan panen di daerah berlangsung. Begitu ada wilayah yang panen raya, maka Satker dan mitra harus bergerak ke sana untuk membeli gabah petani dengan harga yang wajar.

"Kalau sudah masuk ke Bulog, maka harganya mencapai Rp4.200 per kg untuk GKP dengam syarat kadar air maksimal 25% dan kadar hampa 10%. Jika GKG dengan harga Rp5.250 per kg dengan kadar air maksimal 10% dan kadar hampa 3%," ujarnya.

Dani menambahkan dengan aturan Permendag tersebut, Bulog Banyumas juga melakukan edukasi kepada petani dan mitra mengenai syarat yang harus dipenuhi agar penjualan sesuai dengan HPP. "Kami harus mengedukasi, karena ada persyaratan untuk GKP dan GKG. Sehingga petani dan mitra akan tahu, karena semuanya harus menyesuaikan persayaratan," tegasnya.

Respons positif

Kepala Dinas Pertanian Supriyanto mengatakan bahwa setelah mengetahui anjloknya harga pada panen raya, maka pada akhir Maret hingga April, pihaknya telah disepakati bahwa Bulog akan melakukan penyerapan pada areal seluas 8 ribu ton gabah.

"Jadi, kami memberitahu kepada Bulog di mana saja daerah yang tengah panen raya, sehingga harganya tidak anjlok," kata Supriyanto.

Pada awal gerakan penyerapan, sudah ada pembelian melalui gabungan kelompok tani (gapoktan) dengan masing-masing 100 ton. Harganya Rp3.800 per kg untuk GKP. Harga tersebut sudah di atas harga di pasaran yang maksimal hanya Rp3.500 per kg. Memang kalau dengan HPP masih ada di bawahnya, tetapi gabah tersebut masih ada proses panjang untuk dapat mencapai harga sesuai dengan HPP, apalagi kalau sampai GKG. Ada proses pengeringan dan blower untuk nenurunkan kadar air dan kadar hampa.

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan KP) Banyumas Jaka Budi Santoso mengatakan pihaknya ada kontrak dengan Bulog Banyumas untuk dapat menyerap 4.000 ton gabah atau beras di wilayah setempat.

"Kontrak ini merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya. Dengan adanya penyerapan, ternyata ada peningkatan harga di tingkat petani," ujarnya.

Dengan adanya kontrak semacam itu, maka para petani juga merasakan dampaknya. Sebab, dengan adanya penyerapan yang dilakukan Bulog, maka harga mengalami kenaikan.

"Saat sekarang, saya dapat menjual dengan  harga Rp3.800 untuk GKP yang sudah dijemur. Harga tersebut baik, karena jika panen sebelumnya di tempat lain hanya Rp3.300 per kg. Kalau disuruh memilih dibeli tengkulak atau Bulog, ya jelas Bulog, karena harganya pasti akan lebih baik," ungkap Darsito, 51, petani di Cilongok, Banyumas.

Dihubungi terpisah, Koordinator Asosiasi Perberasan Banyumas (APB) wilayah Cilacap Narman Aditya mengatakan sebagai mitra Bulog, sampai sekarang sudah mampu menyerap 200 ton gabah.

"Kalau langsung beli dari petani, tidak mungkin akan sesuai HPP, karena ada syaratnya. Saya membeli gabah petani untuk kemudian diproses mulai dari pengeringan sampai di-blower, sehingga gabah yang disetor ke Bulog sesuai dengan aturan Permendag," katanya.

Narman mengatakan bahwa saat sekarang Bulog Banyumas lebih memilih untuk menyerap gabah jika dibandingkan dengan beras, sehingga para mitra harus mengikuti. "Sebetulnya sama-sama harus memproses, baik itu pengadaan dalam bentuk gagah maupun beras. Menjadi mitra Bulog itu lebih terjamin keamanan usahanya, karena ada jaminan pembayaran sesuai dengan kesepakatan," tandasnya.

baca juga: Bulog Banyumas

Kepala Cabang Bulog Banyumas menambahkan sampai sekarang penyerapan telah mencapai 4.800 ton GKG dan 1.300 ton beras. Untuk penyerapan beras hanya khusus melayani komersial.

"Dalam dua tahun terakhir memang sengaja melakukan penyerapan dalam bentuk gabah. Sebab, jika gabah yang disimpan maka penyimpanannya jauh lebih lama jika dibandingkan beras. Kalau bentuk GKG masih terlindungi, berbeda dengan beras. Tahun ini, kami ditarget mampu menyerap sebanyak 33.300 ton setara beras baik dalam bentuk GKG maupun beras," kata Dani.

Dengan penyimpanan dalam bentuk gabah, maka cerita beras apek dari Bulog sudah menjadi cerita lalu. Sebab, hal itu dapat diantisipasi dengan penyerapan gabah. Namun demikian, sebetulnya masih ada persoalan yang muncul, karena satu sisi Bulog melakukan penyerapan, tetapi hilirisasi belum jelas, mau untuk apa. Kalau dulu, ada pelayanan beras sejahtera (rastra), tetapi setelah itu tidak ada, praktis tidak ada hilirisasi yang jelas lagi.

"Kondisi ini juga kami alami sebagai mitra Bulog. Sebab, penyerapan tidak maksimal. Menurut saya, jika ingin Bulog menjadi stabilisator harga, maka hilirnya juga harus jelas, stok gabah atau berasnya akan dibawa ke mana. Karena penyerapan akan lebih maksimal," tandas Narman, Koordinator APB wilayah Cilacap. (OL-3)