Sekda Roy Imbau Masyarakat Dukung Program Pendataan Keluarga 

PENJABAT Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar dan keluarga mendapat kunjungan pertama tim pendataan keluarga nasional tahun 2021, di kediaman dinas Jl A Yani Km 5 Banjarmasin, Kamis (1/4).

Pendataan Keluarga tahun 2021 yang dilakukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dilaksanakan pada 1 April-31 Mei 2021.

Pendataan dilakukan untuk validasi data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:  Gubernur Safrizal Serahkan Penghargaan Propernas 

Pembangunan dimulai dari perencanaan yang baik, dan perencanaan berdasarkan data yang akurat. Pendataan Keluarga tahun 2021 menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address.

"Hasilnya juga sebagai penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan,” kata Ramlan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan.

Ramlan menjelaskan, Pendataan Keluarga tahun 2021 menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan program pembangunan lainnya.

Untuk Kalsel sendiri, kita akan melakukan pendataan kepada 1,2 juta lebih Kepala Keluarga (KK), dengan menerjunkan sebanyak 1.850 kader. 

Pendataan keluarga ini dilakukan serentak setiap lima tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah. Dan tahun 2021 ini dimulai hari ini tanggal 1 april hingga 31 Mei.

Sementara itu, Penjabat Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh Program BKKBN tersebut. Ia pun  mengimbau agar masyarakat memberikan data yang valid kepada petugas yang akan mendata.

“Kepada masyarakat, berilah data keluarga yang valid dan benar. Sebab data tersebut akan menjadi dasar pemerintah untuk menyusun strategi kedepan dalam menyusun kebijakan khususnya dalam pembangunan keluarga, agar nantinya sumber kebijakan di Kalsel bisa berjalan baik dan benar,” tandas Roy. (RO/OL-10)