Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PENANGANAN kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menggunakan sistem skala prioritas. Indikatornya mengacu kepada kelas jalan yang memiliki mobilitas tinggi.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar, mengatakan secara teknis ada mekanisme tertentu dalam menentukan skala prioritas penanganan infrastruktur jalan rusak. Artinya, ada skala prioritas yang harus diterapkan sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap.
"Ada sistem skala prioritas. Kita sudah menyusun dari sisi teknis. Yang menjadi indikator utama adalah kelas jalan. Misalnya ruas jalan tersebut penghubung pusat kegiatan dengan pusat kegiatan atau menghubungkan kecamatan dengan kecamatan," terang Eri, Kamis (25/3).
Di Kabupaten Cianjur, ruas jalan yang menjadi kewenangan Dinas PUPR sepanjang lebih kurang 1.300 kilometer. Hingga saat ini tingkat kemantapan jalan sudah mencapai 63,3% atau 822,9 kilometer. Sisanya 36,% atau sekitar 477,1 kilometer masih perlu perbaikan.
"Kami targetkan sesuai RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah), akhir 2021 ini tingkat kemantapan jalan mencapai 65%," tegas Eri.
Dinas PUPR Kabupaten Cianjur sedang menyusun kembali target kemantapan infrastruktur jalan pada RPJMD periode 2022-2026. Karena itu, belum
diketahui persis target kemantapan jalan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan karena sedang dalam tahap pembahasan.
"Kondisi ini (kemantapan jalan) tentu harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk mempertahankan kemantapan jalan, tentu harus dilakukan pemeliharan yang sifatnya rutin dan berkala," jelas Eri.
Penanganan jalan di wilayah selatan Cianjur jadi perhatian Dinas PUPR. Pasalnya, kontur dan karakteristik tanah di wilayah selatan Cianjur notabene relatif cukup labil.
"Belum lagi eksisting jalannya sudah cukup rusak. Jadi kita rencanakan di selatan akan menggunakan beton. Sedangkan di wilayah utara yang notabene kontur tanahnya cukup stabil, kita akan menggunakan aspal (hotmiks)," pungkasnya. (OL-15)
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Serangan hama terjadi di lahan sawah yang berada di Kampung Pasirangin, Babakan, Pasirmalaka, Pasirkunci, dan Pasirsasaungan.
Pembangunan renovasi bangunan rutilahu milik almarhum dikerjakan setelah terlebih dulu dilakukan survei dan kajian.
Data anak yang kedapatan tidak sekolah itu diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pendataan dilakukan melalui hasil survei pada tahun lalu.
Upaya mensterilkan lahan eks TPA Pasirsembung akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Rute kereta api wisata Jaka Lalana diharapkan bisa memperkuat potensi penerimaan pendapatan daerah karena Cianjur akan menjadi destinasi para wisatawan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved