Herman Deru : Beras Impor Bukan untuk Sumsel

GUBERNUR Sumatra Selatan Herman Deru menegaskan rencana beras impor di Tanah Air yang dikeluarkan pemerintah pusat, bukan diperuntukkan Sumsel. Melainkan untuk daerah lain yang bukan penghasil beras dan sangat berkebutuhan dengan suplai beras dari pemerintah. Menurut Herman Deru, Sumsel tidak membutuhkan beras impor lantaran Sumsel merupakan lumbung pangan yang menghasilkan beras cukup melimpah. 

"Pangan di Sumsel, kita (Sumsel) ini kan surplus. Mungkin persoalannya isu impor itu bukan untuk Sumsel, tapi mungkin untuk daerah-daerah lain yang berkebutuhan. Kalau untuk Sumsel, saya yakin kita tidak butuh impor. Kita saja limpah ruah, bahkan produksi beras hingga jutaan ton," ujar Herman Deru, Selasa (23/3).

Diakui Herman Deru, berdasar data Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Sumsel memiliki produksi beras mencapai 2,7 juta ton pada 2020 lalu. Saat ini saja, kata dia, Sumsel sudah masuk masa panen sehingga diyakini produksi beras Sumsel pada 2021 ini akan melebihi jumlah tersebut. Herman Deru berharap agar semua pihak memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan bagi para petani. 

"Harapan saya, agar kita punya perhatian khusus terhadap kebijakan kita dalam hal peningkatan produksi, dengan memberikan kemudahan pupuk subsidi, alsintan diperbanyak dan ekstensifikasi melalui perluasan luas tanam, lahan tidur juga kita produktifkan," kata dia.

Ia meminta agar isu beras impor ini tidak semakin membuat petani tersiksa. Sebab dampak paling besar dengan adanya isu ini adalah kepada petani. 

"Maksud saya kebijakan jangan anomali atau bertolak belakang. Artinya, walaupun pemerintah membuat kebijakan beras impor namun itu bukan untuk sumsel. Karena kita butuh spirit petani ini jangan bertolak belakang. Di satu sisi kita ingin produksi ini bertambah, tapi di satu sisi isu itu membuat dampak semakin jebloknya harga," ujar Herman Deru.

Menurutnya saat ini harga adalah bagian yang paling penting bagi petani. "Yang paling penting, petani bisa menerima harga (harga jual beras atau gabah) yang lebih baik," lanjutnya.

baca juga: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Rencana Impor Beras

Herman Deru mencontohkan, ada kebijakan dari Pemprov Sumsel dalam membantu para petani. Di antaranya yakni penyerapan beras petani yang diberikan untuk para aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Sumsel. Kebijakan ini menariknya, sudah diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota di Sumsel, seperti di Banyuasin dan OKU Timur.

"Kebijakan Pemprov Sumsel adalah melakukan penyerapan. Ini kan memang sudah menahun. Disaat panen besar harga jeblok, karena ketidakmampuan Bulog untuk menyerap. Maka pemprov yang sudah diikuti kabupaten seperti Banyuasin, OKU Timur, telah menyerap beras petani melalui BUMD-nya atau melalui Bulog dan diberikan kepada PNS. Ini sebuah perhatian kepada petani, bahwa pemprov dan
pemkab ada untuk petani," bebernya.

Terkait dengan harga gabah petani yang jeblok, Herman Deru mengaku sudah menghubungi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk segera menindaklanjuti keluhan para petani di Sumsel. Apalagi diketahui harga jual gabah di tingkat petani berkisar Rp4.000 per kilogramnya.

"Saya sudah telpon Mentan, dan dia (Mentan) menunggu suratnya nanti. Dia akan memastikan mengirim satgas penyetabilan harga. Kementan kan punya uang untuk membantu ini. Kalau satgas Sumsel juga sudah ada dan terus bertugas dalam penyerapan beras petani," kata dia.

baca juga: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Rencana Impor Beras

Pemprov dan Pemkab tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyerapan secara langsung. Karena itu Bulog adalah pihak yang seyogyanya menyerap hasil produksi dari petani, dan menyalurkannya baik ke pasar maupun kepada kebutuhan-kebutuhan pemerintah.

"Saat saya menjadi Bupati OKU Timur lalu, saya membuat kebijakan tidak panen serentak. Namun kebijakan ini dikhususkan untuk daerah irigasi teknis, untuk daerah non irigasi masih sangat tergantung ke alam," jelasnya.

Bahkan saat rakornas dan rakorda pun sudah dibahas. Diakui Herman Deru, implementasi dari pelaksanaan rakornas dan rakorda yang sudah dilakukan adalah bagaimana upaya Pemprov Sumsel untuk meningkatkan produktivitas beras dan mengendalikan harga.

"Upaya lain adalah kita harus berjuang agar Sumsel bisa ekspor beras. Untuk ekspor, kita butuh infrastruktur. Kenapa saya mengejar segara dibangun pelabuhan Tanjung Carat, karena kita punya komoditas unggulan seperti beras dan kopi untuk dapat kita ekspor melalui gerbang kita sendiri dan tidak menumpang daerah lain," pungkasnya. (DW)