Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KEPALA Distrik (Kadistrik) Kemtuk, Junno R. Marbase, S.STP, meresmikan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Mamda Bongya di Kampung Mamda, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Selasa (16/3/2021).
Peresmian ditandai dengan pembukaan papan selubung oleh Kadistrik Junno Marbase didampingi Sekretaris Distrik Kemtuk Rusman Kadir, Kepala Kampung Mamda Ayub Wasanggai, Bhabinkamtibmas Polsek Kemtuk Bripka Udin dan Direktur BUMKam Mamda Bongya Agustinus Wasanggai.
BUMKam Mamda Bongya ini memiliki unit usaha pencetakan batu tela serta pengelolaan kayu lokal dan ekspor. Pembukaan BUMKam Mamda Bongya ini juga bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mamda sebesar Rp 200 juta.
"Pembukaan BUMKam Mamda Bongya ini merupakan titik awal kitong membangun kampung. Jadi BUMKam ini berdiri karena ada mimpi dari kepala kampung dan masyarakat Kampung Mamda, bahwa harus ada perubahan yang terjadi di kampung dan inilah wujud nyata yang terjadi di kampung. Sehingg kita lakukan peresmian BUMKam," kata Junno.
Kadistrik Kemtuk memaparkan, BUMKam Mamda Bongya ini mulai beroperasi pada tanggal 17 Maret 2021 dan memiliki unit usaha pencetakan batu tela dan pengelolaan kayu lokal serta ekspor.
"Setelah diresmikan, BUMKam ini mulai beroperasi besok tanggal 17 Maret dan bergerak di unit usaha pencetakan batu tela serta pengelolaan kayu lokal maupun kayu ekspor. Apalagi dengan adanya Tol Laut Depapre Jayapura, ini mempermudah kita punya akses untuk ekspor kayu keluar," paparnya.
Selain itu, Kadistrik Kemtuk juga berharap dengan adanya BUMKam 'Mamda Bongya' ini dapat mengurangi jumlah pengangguran di Kampung Mamda. Sekaligus, juga pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jayapura dan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Papua, untuk melatih para pemuda yang ada di Kampung Mamda.
"Dorang tidak hanya olah kayu saja, tetapi kalau bisa kayu ini bisa diolah menjadi bahan yang bisa dijual. Kita tidak lagi kirim kayu keluar, kemudian dari luar olah kayu menjadi kursi atau lemari baru kirim kembali ke Papua. Tapi, kita yang harus olah baru itu kita yang keluarkan ke Papua," bebernya.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan, bahwa BUMKam Mamda Bongya ini merupakan langkah maju untuk perekonomian masyarakat di Kampung Mamda.
"Ke depannya dalam pelayanan ini, pemerintah tetap lakukan pendampingan dan kita dari Pemerintah Distrik Kemtuk juga sangat mendukung, serta Pemerintah Kampung tetap berikan support berupa dana," imbuhnya.
Selain itu, Junno juga mengungkapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung berdirinya atau pembukaan unit usaha pencetakan batu tela serta pengelolaan kayu lokal dan ekspor milik masyarakat Kampung Mamda ini.
"Terimakasih saya ucapkan kepada pemerintah kampung yang telah mendukung dalam proses menghadirkan BUMKam Mamda Bongya ini. Semoga ini menjadi berkat dan berkembang untuk masyarakat Kampung Mamda," ucapnya.
Pembangunan BUMKam Mamda Bongya ini merupakan BUMKam keempat yang ada di Distrik Kemtuk. "Jadi sudah ada empat BUMKam di Distrik Kemtuk, pertama itu BUMKam yang ada di Kampung Sama, kedua di Kampung Nambong, kemudian ketiga itu BUMKam yang ada di Kampung Mamei yang memiliki unit usaha isi ulang air minum (galon) dan BUMKam yang keempat itu yang tadi kita sudah resmikan pembukaannya," tukas Junno Marbase. (RO/OL-09)
Indonesia mengedepankan upaya dialog dalam penanganan keamanan di Papua. Itu disampaikan menyusul TNI yang disebut melumpuhkan Mayer Wenda
Dia menjelaskan pihaknya menyampaikan harapan agar dukungan masyarakat terhadap proses demokrasi ini terus menguat.
Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) dan Compressed Biomethane Gas (CBG) pertama di Papua diresmikan.
BMKG mencatat bahwa terjadi tsunami kecil di perairan Indonesia akibat gempa M 8,7 yang terjadi wilayah pesisir timur Rusia. Gelombang tsunami tersebut paling tinggi sekitar 20 cm.
BMKG Wilayah V Jayapura melaporkan bahwa tujuh daerah di Tanah Papua berisiko terdampak akibat gempa besar berkekuatan 8,7 magnitudo
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved