Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menolak rencana pemerintah pusat yang akan impor beras sebanyak 1 juta ton. Selain Kabupaten Purwakarta saat ini surplus beras, impor beras juga akan menyakiti dan melukai hati rakyat terutama para petani.
"Petani kita sangat produktif. Bahkan, hasil produksinya kerap surplus. Jadi menurut kami tak perlu ada impor, karena cadangan beras di dalam negeri pun melimpah," Kata Kepala Dispangtan Purwakarta, Sri Jaya Midan, Kamis (18/3).
Menurut Sri, hasil produksi padi dalam negeri setiap tahunnya kerap melebihi target yang ditentukan. Surplusnya hasil produksi pertanian ini bukan tanpa perjuangan. Salah satu yang menjadi indikatornya, karena sejak beberapa tahun ini petani di wilayah tersebut tak kenal lagi dengan yang namanya musim tanam.
"Artinya, ketahanan pangan di masing-masing wilayah dipastikan masih tetap terjaga. Jadi, tak perlu ada impor beras. Ini malah akan menyakiti hati para petani yang selama ini berjuang," ungkapnya
Dikatakan Sri, para petani di Purwakarta terus digenjot dalam hal peningkatan indeks pertanaman (IP). Dengan kata lain, jika biasanya dalam satu tahun hanya satu dan dua kali tanam, sekarang menjadi dua sampai tiga kali tanam dalam setahun.
Pihaknya cukup berbangga hati dengan kondisi tersebut. Apalagi, dari tahun ke tahun produktivitas pertanian di wilayahnya terus mengalami peningkatan. Sehingga, mampu memenuhi kebutuhan bahan pokok penduduk lokal. Bahkan masih ada sisa yang bisa dipasok untuk kebutuhan pangan warga di Jabodetabek.
"Areal sawah di purwakarta memang tak seluas daerah tetangganya seperti Karawang dan Subang. Luas lahan baku pertanian di kita hanya sekitar 18.075 hektare. Meski demikian, hasil produksi petani ini selalu surplus," kata dia.
Sri Mengungkapkan, di 2019 misalnya dari luas lahan baku sawah di Kabupaten Purwakarta itu mampu menghasilkan 248 ribu ton gabah kering pungut (GKP). Dengan asumsi, rata-rata produksinya mencapai 6,2 ton GKP per hektare. Jadi, lahan yang panen itu mencapai 40 ribu hektare. Karena, setahun ada yang dua kali juga tiga kali.
Baca Juga: Impor Beras untuk Jaga Stabilitas Pangan
Kemudian, dari hasil panen itu dikonversikan ke padi giling (GKG), yakni 248 ribu ton dikalikan 0,85 (hitungan standar BPS) hasilnya jadi 210.800 ton gabah giling. Lalu, dari gabah giling (GKG) yang sebesar 210.800 ton dikalikan 0,65 (hitungan BPS) hasilnya jadi 137.020 ton beras.
Sedangkan, jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta mencapai 950.066 jiwa. Dari jumlah penduduk itu, kebutuhan beras selama setahun mencapai 109.257 ton. Dengan asumsi, kebutuhannya (hitungan maksimal) mencapai 115 kilogram per kapita per tahunnya.
Sehingga, lanjut dia, jumlah produksi yang mencapai 137.020 ton beras per tahun, dikurangi jumlah kebutuhan beras sebesar 109.257 ton per tahun. Artiya, masih ada sisa (surplus) mencapai 27.763 ton beras dalam setahun itu.
"Di 2020 kemarin saja, kita masih surplus. Hal mana, produksi padinya sebanyak 248 ribu ton gabah kering pungut (GKP) dengan luas lahan yang panennya mencapai 40.831 hektare. Dari hasi panen ini, kita juga mampu menyuplai kebutuhan pokok untuk wilayah Jabodetabek," pungkasnya.(OL-13)
Baca Juga: Emil: Petani Jawa Barat Minta Impor Beras Dibatalkan
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai US$241,86 miliar, atau meningkat 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 kembali mencatatkan surplus signifikan.
Fastrex hadir sebagai solusi atas sulitnya mobilisasi hasil panen di medan yang sering kali memiliki kontur tanah tidak rata.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Pemerintah berjanji meninjau ulang kebijakan kuota impor daging sapi reguler pada Maret 2026, menyusul keberatan pelaku usaha swasta atas pemangkasan kuota yang dinilai terlalu drastis.
Program Perhutanan Sosial memberi akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan, memanfaatkan hasilnya, dan menjaga kelestariannya.
Mereka berharap hidangan MBG yang diantarkan oleh Satuan-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah-sekolah dan posyandu itu bisa lebih beragam.
Bertani ikan di karamba jaring apung di perairan seperti di Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur memang tidak mudah. Petani ikan harus mempersiapkan modal sekitar Rp20 hingga 30 juta.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan, Pemilu 2029 yang akan datang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, akan semakin kompetitif dan semakin ketat.
Sidak ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi penimbunan, permainan harga, maupun kelangkaan bahan pangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved