Sedimentasi Bendung Plenen Sulitkan Petani Dapat Air

BENDUNG Plenen di Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, DIY, dibangun pada 1980-an mengalami sedimentasi sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Padahal, dulu Bendungan Plenen airnya berlimpah mampu mengairi sawah seluas 200 hektar. Bahkan, jika musin kemarau, sungai pun menjadi kering Dukuh Parakan, Kecamatan Pengasih, Sigit Prihadi menyampaikan, akibat tidak optimalnya bendungan Plenen, pihaknya kesulitan mendapatkan air untuk pertanian. 

"Sebanyak 13 hektar di padukuhan kami akhir-akhir ini kesulitan air. Pada musim tanam dua dan tiga, kami harus menyedot air dari sumur," kata dia saat pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM, Wakil Ketua DPRD DIY, dan Anggota DPRD Kulonprogo, Sabtu (13/3).

Hal yang sama disampaikan Sadiran, warga Dukuh Girinyono, Kapanewon Pengasih. lima belas hektar lahan pertanian di pedukuhannya sering mengalami kesulitan air pada saat musim kemarau.

"Harapannya, bendungan bisa berfungsi baik agar setahun kami bisa panen padi dua kali dan palawija sekali," kata dia.

Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY, R Tito Asung Kumoro mengatakan, tidak berfungsinya bendungan Plelen disebabkan tidak ada air yang masuk ke pintu intake. 

"Air malah mengalir di tengah dan palung. Perlu penggalian sedimen hulu bendung ini," kata Tito saat melihat Bendungan Plelen, Desa Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, DIY.

Tito menjelaskan, solusi untuk mengatasi persoalan air di Bendungan Plelen adalah dengan cara perbaikan infrastruktur dan noninfrastruktur. Perbaikan yang bisa segera dilakukan adalah mengeruk sedimen di bendungan. Namun, pengerukan harus melalui kajian terlebih dulu karena di dekat bendungan ada jembatan. Pengerukan sedimentasi jangan sampai merusak infrastruktur jembatan.

"Untuk nonifrastruktur misalnya dengan menanami DAS (daerah aliran sungai) dengan tanaman yang bisa menampung banyak air, seperti pohon gayam," kata dia.

Kegiatan noninfrastruktur perlu melibatkan instansi lain, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY.

"Jika DAS dalam kondisi kritis jangan tanya lagi kok ra ana banyu. Jangan selalu solusi dengan infrastruktur," lanjutnya. 

baca juga: Menghijaukan Tandusnya Bukit Batu

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyampaikan, permasalahan kesulitan air tidak mesti diselesaikan dengan membangun infrastruktur.  Perlu solusi yang tepat supaya masalahnya tuntas, disertai dukungan anggaran dari pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten.

Ia mencontohkan, para petani di Kecamatan Pengasih, Kulonprogo, mengalami kesulitan air untuk irigasi pertanian. Pasalnya, Bendungan Plelen yang ada tidak bisa berfungsi maksimal. Huda pun menyampaikan, masih banyak wilayah di DIY mengalami kesulitan air. Solusi yang tepat harus terus dicari untuk mengatasi kesulitan air yang dialami warga.

"Setidaknya tercatat 150 desa prioritas satu, masyarakat sulit memperoleh air untuk keperluan minum," kata  Huda. 

Saat ini sekitar 300 desa di Kulon Progo masuk dalam kategori kekurangan air. Pihaknya berharap, desa-desa yang tingkat kesulitan airnya sangat parah separohnya bisa diselesaikan 2022. Salah satu caranya dengan sumur bor.(OL-3)