Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH organisasi lingkungan menyoroti aksi penghancuran ratusan pohon penghijauan di sepanjang ruas jalan provinsi di Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala. Penghancuran pohon-pohon peneduh dan penahan erosi di sepanjang tepi sungai ini dinilai bertolak belakang dengan kampanye gerakan lingkungan Revolusi Hijau.
"Kami sangat menyayangkan aksi penghancuran pohon-pohon penghijauan dan peneduh yang dulu ditanam dengan biaya tidak sedikit," tutur Wakil Ketua Pena Hijau Indonesia, Khaidir Rahman, Rabu (24/2).
Menurutnya pengrusakan pohon ini sangat bertolak belakang dengan kampanye gerakan lingkungan menanam pohon yang selama ini gencar digaungkan pemerintah daerah disebut Revolusi Hijau.
Pantauan mediaindonesia.com di lapangan, pohon-pohon berukuran sedang dan besar yang ada di sepanjang tepi sungai dan ruas jalan menuju Kota Marabahan dirusak menggunakan alat berat. Sebagian pohon dicabut dan dirobohkan, sebagian lagi dahan dan batang pohon dipatahkan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Barito Kuala, Fahriana mengatakan pihaknya masih meminta keterangan dari Dinas PUPR setempat terkait proyek atau kegiatan yang menyebabkan banyaknya pohon penghijauan sepanjang jalan rusak.
"Kita akan mempertanyakan kepada pihak Dinas PUPR masalah ini," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana juga belum mengetahui adanya proyek pemerintah yang menyebabkan rusaknya ratusan pohon jenis akasia dan terembesi tersebut.
"Kami sedang menjadwalkan agenda pertemuan DLH dan PUPR bidang tata ruang terkait pembahasan mengembalikan fungsi lindung sempadan sungai di Kalsel," ujarnya
baca juga: 4.662 Hektar Kebun Jeruk di Kalsel Rusak Karena Banjir
Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas PUPR Barito Kuala terkait masalah ini. Kepala Dinas PUPR Barito Kuala, Sabri saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban. (OL-3)
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, menegaskan bahwa manusia memiliki kewajiban moral tanpa batas untuk menjaga kelestarian alam
Muslimat NU dan Kementerian Lingkungan Hidup RI menandatangani MoU untuk memperkuat gerakan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat melalui program Mustika Darling.
Kementerian LH memberikan tenggat waktu selama enam bulan bagi seluruh pengelola rest area di jalur tol untuk segera menyediakan unit pengolahan sampah mandiri yang mumpuni.
Seorang guru, Beryl Hamdi Rayhan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendorong pendidikan lingkungan hidup menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional.
Penghijauan wilayah pesisir menjadi langkah penting untuk menahan laju abrasi, memperkuat ekosistem pesisir, dan melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved