Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PELAKSANA Harian (Plh) Gubernur Sumatra Barat, Alwis tak ingin pro dan kontra terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang seragam di sekolah berlarut-larut. Alwis ingin membuka ruang mediasi dan diskusi antara pemerintah pusat dan pihak-pihak di Sumbar yang keberatan untuk menerapkan aturan sesuai dengan SKB 3 menteri ini.
"Saya tidak ingin ada saling menyalahkan mengenai SKB 3 Menteri ini. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerhati pendidikan harus duduk bersama membuka ruang sama-sama mencari jalan keluar," kata Alwis di Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (17/2).
Alwis memahami kini ada pertentangan dari Wali kota Pariaman yang secara tegas menolak menerapkan SKB 3 menteri.
Menurut Alwis, harus ada forum bersama antara kepala daerah dengan pemerintah pusat untuk membicarakan teknis penerapan SKB ini. Karena ada beberapa daerah yang ingin menerapkan kearifan lokal. Seperti Pariaman yang ingin pelajar menggunakan seragam sesuai dengan agama serta adat budaya yang mereka tekuni selama ini.
"Setiap daerah tentu punya kearifan lokal. Kita minta pemerintah lebih arif lagi mendengarkan masukan Pemda," ujar Alwis.
Alwis menyadari dirinya tidak punya kewenangan besar dalam mengurus persoalan ini karena jabatan Plh Gubernur Sumbar tidak terlalu lama. Tapi ia ingin menampung persoalan sementara waktu dengan harapan dapat diputuskan bersama dengan Gubernur Sumbar terpilih. (OL-13)
Baca Juga: MUI: Aturan Seragam Lewat SKB 3 Menteri Bikin Indonesia Sekuler
KOPERASI KS TKBM Pelabuhan Tanjung Priok menggelar aksi damai dan beraudiensi kepada Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok sikapi wacana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011.
DITLANTAS Polda Metro Jaya mendapati tujuh kendaraan sumbu tiga yang diduga melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) mudik Lebaran 2024
Ketentuan ganjil genap yang ditiadakan pada 17-18 Juni 2024 ini sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri serta peraturan gubernur (pergub).
Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru minta daerah pelanggar SKB 4 Menteri mengenai PJJ diberi sanksi.
Kegiatan sekolah tatap muka harus mengikuti ketentuan untuk mencegah klaster institusi pendidikan.
Pembelajaran tatap muka bukan diwajibkan namun dimungkinkan dengan memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan dalam SKB 4 Menteri.
Ia memasarkan produknya secara online dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya.
rumah adat sumatera barat dengan ciri khas dan beberapa perbedaan dilihat dari desain serta karakteristik bangunan rumah adat
pakaian adat Sumatera Barat yang biasanya digunakan dalam acara tertentu maupun baju sehari-hari, memiliki ciri khas dan filosofi budaya yang kental
Makanan khas biasanya memiliki rasa, bahan, dan cara penyajian yang unik, dan sering kali memiliki resep turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi.
RATUSAN rumah berukuran mungil berjejer rapi menapak di punggung perbukitan di kaki Gunung Geulis Cimanggung, Sumedang Jawa Barat.
PEMERINTAH Kota Padang tidak mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan balimau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved