Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
AWAL 2021, sejumlah penghargaan diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terbaru, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) meraih penghargaan Tri Indriya Mandrawa dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).
Sebelumnya Pemprov Kalsel juga meraih penghargaan Bhumandala Award dari pemerintah pusat. Penghargaan diserahkan saat Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit Penginderaan Jauh 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (29/1).
Acara itu dihadiri Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia, Profesor Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai pembicara kunci. Selain itu ada perwakilan para pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga, TNI, POLRI, dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota serta perguruan tinggi.
Penghargaan diserahkan oleh Kepala Lapan Prof Thomas Jamaluddin kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Nurul Fajar Desira. Bappeda terpilih sebagai pengguna informasi penginderaan jauh terbaik ketiga pada kategori pemerintah provinsi.
Dalam acara ini, Lapan juga menyerahkan Data Mozaik Citra Satelit Landsat 8 Tahun 2019-2020, Citra Satelit Spot 6 dan 7 Tahun 2019-2020, dan Citra Satelit Pleiades Tahun 2020 kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan. Tema diusung pada kegiatan tersebut adalah “Inovasi Pemanfaatan Teknologi Satelit Penginderaan Jauh untuk Perencanaan Kota, Pemantauan Hutan dan Kebencanaan”.
Nurul Fajar Desira mengungkapkan penghargaan Tri Indriya Mandrawa diberikan, karena Bappeda Kalsel dinilai aktif berkolaborasi dengan Lapan dalam penyediaan, pengolahan dan pemanfaatan data penginderaan jauh. Kegiatan itu dilaksanakan untuk menganalisa berbagai permasalahan dan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perencanaan berbasis kewilayahan di Kalsel.
“Khususnya terkait permasalahan kerawanan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan, serta permasalahan tata ruang dan tutupan lahan,” ujar Fajar, Jumat (29/1).
Bappeda Kalsel juga telah menerima data penginderaan jauh dalam rangka mengidentifikasi genangan banjir yang terjadi pada 2020 maupun yang baru terjadi pada awal 2021. “Pada 2021 akan diprioritaskan akuisisi Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) untuk penanganan wilayah terdampak parah akibat banjir,” kata Fajar.
Selain itu Bappeda juga telah mengintegrasikan Geoportal dengan pangkalan data Lapan, sehingga data hasil penginderaan jauh dapat dilihat langsung melalui Web GIS Geoportal Kalimantan Selatan.
Atas penghargaan itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengungkapkan rasa syukurnya. "Ini prestasi nasional yang diberikan sejumlah lembaga dan kementerian. Apa yang diraih pemerintah provinsi merupakan cerminan dari kinerja SKPD."
Ia menambahkan faktor lain yang berandil dari sebuah prestasi adalah harmonisasi antara pemangku kepentingan yang terjalin selama ini.
Kendati demikian, lanjutnya, prestasi yang telah diraih bukan sesuatu akhir dari sebuah karya untuk rakyat. "Paling penting adalah bagaimana prestasi tersebut mampu memberikan manfaat yang maksimal untuk rakyat," tandasnya. (N-2)
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik mafia di tubuh pemerintahan yang selama ini memanfaatkan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved