RUSAKNYA kawasan hulu di Jawa Barat diyakini menjadi penyebab utama terjadinya sejumlah bencana di saat musim hujan, terutama banjir.
Setiap hujan turun terjadi genangan di kawasan hilir, bahkan tidak
jarang menimbulkan banjir bandang.
Berbagai upaya harus dilakukan seperti penghijauan kembali maupun
rekayasa teknis untuk meminimalkan bencana. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Dikky Achmad Sidik mengakui banyaknya kawasan hijau yang beralih fungsi, seperti di kawasan Bandung utara (KBU).
Ini berdampak terhadap kualitas resapan sehingga hujan yang turun
menimbulkan aliran air yang deras ke wilayah hilir. Pada sisi lain,
saluran yang ada, seperti sungai sudah tidak mampu menampung
derasnya aliran tersebut.
Dikky menilai, berbagai cara harus ditempuh untuk meminimalkan potensi banjir, seperti normalisasi sungai agar air tetap mengalir pada
tempatnya. Namun, langkah ini cukup berat mengingat terbatasnya lahan untuk pelebaran sungai serta kemampuan anggaran.
"Susah untuk memperlebar sungai, apalagi kalau harus makan lahan orang," katanya di Bandung, Rabu (27/1).
Oleh karena itu, menurutnya, perlu penambahan kawasan resapan agar air hujan yang turun tidak terbuang ke wilayah hilir. Selain melalui cara alami seperti penanaman pohon kembali, perlu rekayasa teknis agar kawasan hijau yang sudah beralih fungsi tetap mampu menyerap air di saat hujan turun.
"Jumlah kawasan resapan air harus terus ditambah, agar air hujan yang turun tidak mengalir ke hilir, sehingga tidak menyebabkan banjir," jelasnya.
Dikky menyebut, pihaknya akan menyosialisasikan agar pemilik bangunan
baik komersial maupun tempat tinggal agar menyediakan sumur resapan atau kolam tampungan air. Selain bisa meminimalisasi air hujan yang terbuang ke hilir sehingga bisa mengurangi potensi banjir, cara itu
efektif untuk menyimpan cadangan air tanah.
"Saat ini di Bandung, penggunaan air tanah terus bertambah, tapi jumlah lahan resapannya berkurang," ungkapnya.
Oleh karena itu, Dikky menyebut perlu ada keseriusan dari semua pihak agar setiap bangunan yang ada memiliki sumur resapan atau kolam tampungan.
"Kita kalikan saja, kalau semua bangunan ada sumur resapan, kolam
tampungan, ada berapa air yang tersimpan sehingga tidak terbuang begitu
saja," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri sudah mewajibkan bangunan terutama yang berada di kawasan hulu untuk memiliki sumur resapan dan kolam tampungan. Pemprov juga sudah tidak mengeluarkan izin pembangunan di kawasan hulu.
"Dulu saat izin masih diberikan, salah satu syarat utamanya harus ada sumur resapan dan kolam tampungan," tandas Dikky.
Untuk memaksimalkan kebijakan tersebut, Dikky mengaku dalam waktu dekat melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas sumur
resapan dan kolam tampungan. "Sumur resapan dan kolam tampungan ini penting guna mereduksi jumlah air yang mengalir. Syukur-syukur bisa mereduksi total."
Ditemui terpisah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Meiki W Paendong menyatakan kerusakan yang signifikan telah terjadi di kawasan hulu. Kondisinya sangat
memperihatinkan karena banyaknya pembangunan yang menghilangkan fungsi konservasi.
Sebagai contoh, menurutnya, di KBU saja terjadi alih fungsi sekitar 22%
dari total luas kawasan. "Selama 2019 saja, dari total 41 tibu
hektare KBU, yang sudah terbangun 11.700 hektare," katanya.
Tak hanya itu, tambah dia, kawasan lindung di KBU pun turut dibangun
akibat keserakahan manusia. Dari jumlah 16 ribu hektare kawasan lindung, sudah terbangun 3.000 hektare lebih.
Meiki pun menyebut harus ada penghijauan kembali di kawasan hulu
terutama yang berfungsi sebagai konservasi. Hal ini sangat penting agar
bertambahnya kawasan resapan air sehingga meminimalisasi potensi banjir.
"Harus ada pendekatan rekayasa teknis. Tapi jangan sampai itu menjadi
untuk dikeluarkannya izin pembangunan," kata dia. (N-3)
