Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
SEKTOR pertanian di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mendapat alokasi pupuk bersubsidi total sebanyak 31.502 ton pada 2021. Alokasi pupuk bersubsidi itu terdiri dari urea 17.221 ton, SP-36 253 ton, ZA 1.251 ton, NPK 11.020 ton, dan pupuk organik 1.757 ton.
Sementara itu, e-RDKK (elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok) tahun 2021 untuk urea sebanyak 17.228 ton, SP-36 304 ton, ZA 1.654 ton, NPK 31.236 ton, dan organik 6.580 ton. Total luas tanam sektor pertanian 109.141 hektare dan petani sebanyak 87.801 orang.
Jumlah alokasi pupuk bersubsidi tersebut, tertuang dalam SK Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Klaten No 521/01/26 Tahun 2021 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Klaten.
Kepala Seksi Sarpras Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DPKPP Klaten, Wahyu Wardana, Senin (18/1) kepada mediaindonesia.com menyebutkan HET pupuk urea per zak isi 50 kg Rp112.500, SP-36 Rp120.000, ZA Rp85.000, NPK Rp115.000, dan organik Rp32.000 per zak isi 40 kg.
Sesuai SK No 521/01/26 yang ditandatangani Kepala DPKPP Klaten Widiyanti, HET pupuk bersubsidi hanya berlaku untuk pembelian petani di kios pupuk lengkap (KPL) secara tunai dan dalam kemasan. Di Klaten, kini terdapat sekitar 1.500 KPL dan 10 distributor pupuk bersubsidi.
(JS/OL-10)
Pupuk Indonesia memastikan bahwa penutupan kios ini tidak akan mengganggu proses penyaluran pupuk ke petani.
Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang kembali menegaskan, Polres Samosir akan melakukan pengawasan barang negara termasuk barang subsidi dan pidana lainnya yang ditimbulkan.
Penggagalan aktivitas penjualan pupuk susbsidi secara ilegal, berawal adanya informasi masyarakat, yang mengatakan ada aktivitas penjualan dua jenis pupuk , yang berasal dari luar daerah.
Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa ada beberapa pihak yang ingin Indonesia mengimpor beras di saat produksi beras yang saat ini sudah cukup tinggi.
Program yang telah digagas sejak 2021 ini merupakan salah satu wujud komitmen Pupuk Indonesia dalam mendukung visi pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Selama satu dekade lebih, Pupuk Indonesia telah meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi konsumsi bahan baku pupuk nasional secara signifikan dengan beroperasinya sejumlah pabrik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved