Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf berencana akan divaksin Covid-19 bersama tenaga kesehatan (Nakes). Yusuf pun bersedia menjadi yang pertama divaksin di Tasikmalaya.
"Berdasarkan informasi Kota Tasikmalaya akan mendapatkan jatah vaksin untuk 1.200 orang dan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan (nakes) terlebih dahulu termasuk para pejabat dan vaksin tersebut mudah-mudahan lancar," kata pelaksana tugas Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf, Rabu (13/1/2021).
Yusuf juga meminta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. "Penyebaran virus korona yang terjadi selama ini belum berakhir tetapi pelaksanan vaksin ini salah satu cara mengatasi pandemi covid-19 dan memutus mata rantai penyebaran wabah wuhan. Akan tetapi, Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus dilakukan secara tegas agar masyarakat lebih sadar lagi dalam menerapkan protokol kesehatan mulai memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan tidak berkerumun," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan mengatakan, dalam operasi yustisi yang dilakukan oleh TNI, Polri, Polisi Militer (PM), Satpol PP, BPBD, Dishub dan Damkar selama ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus korona karena peningkatan kasus masih tinggi. Penindakan dalam kasus yang selama ini harus dilakukan secara tegas karena sanksi yang diberikan sudah jelas denda Rp50 ribu bagi pelanggar.
"Untuk operasi yustisi akan terus dilakukannya sampai 14 hari termasuknya pembatasan jam malam diberlakukan sampai pukul 19.00 WIB dan semua aktivitas masyarakat maupun para usaha, pedagang, kafe, restoran, mal supaya tutup guna menyebaran virus korona bisa menurun. Apalagi, kondisi Kota Tasikmalaya sudah masuk di zona merah atau risiko tinggi," pungkasnya. (AD/OL-10)
PEMPROV DKI Jakarta tak akan melakukan operasi yustisi bagi pendatang baru Jakarta, tetapi akan melakukan pembatasan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pendatang baru yang ingin mengadu nasib di Kota Depok diminta mempersiapkan jaminan kesempatan untuk bekerja.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan para pendatang dari daerah lain tinggal ke Jakarta pascalebaran. pihaknya tidak akan menggelar operasi yustisi
Pendatang baru yang akan datang usai Lebaran tahun 2025 diprediksi sekitar 10.000 hingga 15.000 jiwa.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak akan menerapkan kebijakan yustisi atau penertiban secara hukum bagi pendatang baru pada musim Lebaran tahun ini.
Semua pihak berhak datang berkunjung atau menetap di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI tidak akan melakukan operasi yustisi untuk mencegah pendatang.
Sandi mengungkapkan kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan setiap bulan dengan materi yang beragam.
Ada beberapa langkah antisipatif yang mulai diterapkan Puskesmas Warungkondang untuk mencegah penyebaran covid-19.
Munculnya kembali covid-19 tentu perlu diantisipasi. Karena itu, saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memitigasi penyebaran covid-19, terutama pada sektor pariwisata.
Saat ini, kelima pasien tersebut hanya bergejala ringan. Mereka sedang melakukan isolasi mandiri di rumah.
Bupati memastikan terpaparnya warga tersebut saat yang bersangkutan berada di luar daerah.
Galeri menjadi catatan sekaligus spirit agar warga Jabar tak gentar, namun tetap waspada menghindari penularan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved