Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

IDI Makassar Sesalkan Pj Wali Kota Longgarkan Pembatasan

Lina Herlina
13/1/2021 09:52
IDI Makassar Sesalkan Pj Wali Kota Longgarkan Pembatasan
Dewan Pertimbangan IDI Kota Makassar, Prof Idrus Andi Paturusi(Dok. IDI Makassar)

IKATAN Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar menyoroti kebijakan Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin yang memberikan kelonggaran aktivitas masyarakat di tengah terus meningkatnya angka kasus positif covid-19.

Rudi melonggarkan pembatasan yang tadinya hingga pukul 19.00 WITa menjadi hingga pukul 22.00 WITa. Hal itu berlaku hingga 26 Januari mendatang.

Dewan Pertimbangan IDI Kota Makassar Prof Idrus Andi Paturusi sangat menyesalkan keputusan itu, terlebih, saat ini, kondisi covid-19 di Sulsel, khususnya Kota Makassar sangat memprihatinkan. Makassar bisa menyumbang hingga 400 kasus covid-19 baru per harinya.

Baca juga: Gubernur NTT Viktor Laiskodat Positif Covid-19

"Apa yang diputuskan Pj Wali Kota Makassar sangat kontra dengan kondisi di lapangan. Di tengah peningkatan pasien positif covid-19 justru memberikan kelonggaran beraktivitas. Sejak awal 2021 ini, terus  terjadi peningkatan positif covid-19 dengan Makassar sebagai episentrum," sebut Idrus.

Harusnya, itu menjadi perhatian Pemerintah Makassar. Karena, jika melihat data covid-19 di Sulsel, 1 Januari 2021 sebanyak 550 kasus, 2 Januari 2021 berjumlah 590 kasus, 3 Januari 2021 dengan 595 kasus, 4 Januari 2021 510 kasus, 5 Januari 2021 639 kasus, 6 Januari 2021 463 kasus, 7 Januari 2021 366, 8 Januari 2021 588, 9 Januari 2021 580, 10 Januari 2021 585, dan 11 Januari 2021 sebanyak 616.

"Kita melihat data, baik peningkatan kasus baru maupun kematian dan penggunaan RS (Rumah Sakit), maka agak membingungkan isi surat edaran wali kota itu. Kemarin, satu lagi dokter wafat. Minggu lalu, 3 professor di Makassar wafat. RS dan hotel isolasi mandiri penuh, IDI sudah mengingatkan, tapi hasilnya seperti ini. Yang ditakutkan kalau dokter bersama nakes sudah berjatuhan maka pelayanan bisa lumpuh. Kebijakan Pj Wali Kota Makassar ini juga sangat bertentangan dengan imbauan IDI untuk senantiasa tidak menganggap remeh pandemi covid-19," urai Idrus.

Terpisah, Ketua IDI Kota Makassar Siswanto W mengatakan, dengan makin banyaknya dokter yang gugur, justru harusnya makin menyadarkan masyarakat agar jangan menganggap remeh pandemi covid-19 yang saat ini tingkat penyebarannya lebih massif.

Saat ini, sudah ada 11 dokter terbaik anggota IDI Kota Makassar yang meninggal dunia.

"Untuk itu, IDI Kota Makassar mengimbau agar tetap waspada serta disiplin protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), sebab Makassar masuk zona merah, sehingga kebijakan pelonggaran aktivitas bisnis, perkantoran, sosial, dan pendidikan perlu diketatkan kembali. Dengan mematuhi 3M itu, upaya yang paling efektif dan efisien bisa kita lakukan dalam menekan laju covid-19," jelas Siswanto.

Sementara itu, Humas IDI Kota Makassar Wachyudi Muchsin menambahkan, keputusan Pelonggaran pembatasan aktifitas malam Pemkot Makassar pertanda ketidakpekaan pada kondisi dokter dan nakes serta kondisi saat ini tingginya covid-19 di Sulawesi Selatan.

"Menghidupkan sektor usaha tidak disalahkan tapi panglima tertinggi adalah kesehatan di tengah suasana pandemi covid-19 yang masih terus terjadi," pungkas Wachyudi. (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya