Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
SEBANYAK 1.283 pegawai honorer di Provinsi Papua Barat akhirnya menerima SK pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Surat pengangkatan tersebut diberikan oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari.
Dalam arahannya, Mandacan mengajak 1.283 honorer itu termasuk 500 lebih Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) untuk segera melapor ke dinas tempat mereka bekerja. Mereka diharapkan menyesuaikan diri dalam tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara (ASN).
"Segera, setelah terima SK, silakan menghadap kepala biro atau dinas dimana anda ditempatkan. Sesuaikan diri dalam tugas kerja dan utamakan etos kerja, loyal terhadap pimpinan dan jangan malas, karena kalian sudah berpengalaman selama menjadi honor," ujar Mandacan.
Baca juga: Papua Barat Terima 6 Bus dari Kementerian Perhubungan
Mandacan juga meminta 1.283 honorer penerima SK PNS itu agar patuh terhadap jam kerja yang berlaku di Pemerintah Provinsi Papua Barat. Mandacan mengingatkan kehadiran mereka akan menentukan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Kalian akan terima TPP, karena itu jangan malas saat bekerja," imbuh Mandacan.
Ketua Tim Honorer Papua Barat Yan Piet Homer mengatakan 1.283 tenaga honorer itu patut berbahagia karena telah menerima SK PNS dari Gubernur Papua Barat.
"Perjuangan kami sangat panjang, sejak tahun 2005. Akan tetapi, hari ini kami semua bangga karena bisa terima SK sebagai ASN," ucap Homer.(OL-5)
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Sembilan ribu honorer ini merupakan para tenaga honor yang menyebar di seluruh OPD. Banyak dari tenaga honor merupakan tenaga teknis
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Seluruh honorer K2 di Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara (Sumut) tidak lolos administrasi seleksi PPPK 2024.
SANDI Butar-Butar, pelapor dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran, mempertanyakan perkembangan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Brimob melakukan pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun, anggota yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di kawasan Kali Rawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Buku Cahaya Fajar dari Balik Gunung Mbaham mengupas perjalanan kepemimpinan Ali Baham Temongmere (ABT), pejabat Papua Barat yang mengedepankan pembangunan berbasis budaya.
SETIDAKNYA 12 ribu pelajar di Manokwari, Papua Barat, sudah mendapatkan makan siang gratis (MBG). Selurhnya merupakan pelajar dari tingkat TK hingga SMA di wilayah perkotaan Manokwari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved