Pemkab Cianjur Siapkan Anggaran Pembelian Vaksin Covid-19

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mempersiapkan anggaran pembelian vaksin covid-19. Besarannya akan disesuaikan dengan kuota dosis vaksin yang didistribusikan pemerintah. 

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur, Yusman Faisal menjelaskan sampai saat ini masih menunggu tahap pendistribusian vaksin dari pemerintah pusat. Sasaran masyarakat yang akan mendapatkan vaksin yakni kalangan usia 18-59 tahun.

"Semua sasaran itu ditentukan pusat. Bukan kita yang mengusulkan, tapi sifatnya top down. Pusat yang menentukannya," kata Yusman, Jumat (25/12).

Biaya vaksin sendiri ada dua sumber pendanaan, yakni dari pemerintah pusat dan daerah. Artinya, pemerintah daerah yang harus mengalokasikan anggaran pembeliannya.

"Kalau untuk ke masyarakatnya sendiri itu diberikan secara gratis. Hanya untuk membeli vaksin itu, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggarannya," tuturnya.

Sesuai aturan, lanjut Yusman, kalangan masyarakat yang mendapatkan vaksin berusia 18-59 tahun. Cakupannya kurang lebih 60% dari jumlah penduduk.

"Yang di bawah usia 18 tahun dan di atas 59 tahun itu tidak mendapatkan vaksin. Hitungan kami, yang berusia di bawah 18 tahun dan di atas 59 tahun itu sekitar 20% dari jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur. Idealnya sih semua kalangan masyarakat bisa mendapatkan vaksin," pungkasnya.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur, Moch Isnaeni, mempertanyakan alokasi anggaran vaksin covid-19. Artinya, dosis vaksin nanti yang digratiskan kepada masyarakat itu merupakan hibah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang harus membeli.

"Saya khawatir, nanti vaksin yang diberikan ke daerah itu harus dibeli menggunakan APBD," kata Isnaeni, Jumat (25/12).

Jika dosis vaksinnya harus dibeli, lanjut Isnaeni, maka akan kembali terjadi reposisi anggaran. Kondisi tersebut tentu akan berpengaruh besar terhadap APBD di masing-masing daerah.

"Di Kabupaten Cianjur sendiri APBD-nya sangat mengkhawatirkan. Keinginan kami, mestinya biaya vaksin ini ditanggung APBN. Daerah hanya melaksanakan pemberian vaksin," tegasnya.

baca juga: Kabupaten Klaten Masuk Zona Merah Berisiko Tinggi

Isnaeni belum mengetahui persis harga satu dosis vaksin covid-19. Namun ia mengasumsikan jika satu dosis saja harganya di kisaran Rp100 ribu, maka untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Cianjur saja dengan cakupan 60% masyarakat dari jumlah penduduk, anggarannya bisa mencapai ratusan miliran rupiah bahkan tak menutup kemungkinan mencapai angka triliun rupiah.

"Sedangkan APBD kita itu di kisaran Rp2,7 triliun. Makanya, pengadaan vaksin ini jangan jadi membebankan ke daerah. Idealnya, biaya pembeliannya ditanggung APBN," pungkasnya. (OL-3)