Senin 30 November 2020, 12:46 WIB

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 23 Desember

Basuki Eka Purnama | Nusantara
PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 23 Desember

ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Petugas memutar balik kendaraan saat melakukan penyekatan kendaraan wisatawan di titik poin PSBB di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Jabar.

 

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi) sampai 23 Desember 2020. PSBB secara proporsional kawasan Bodebek sendiri berakhir pada 25 November 2020.

Perpanjangan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor: 443/Kep.783-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kedelapan Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kepgub itu ditandatangani Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, Kamis (26/11).

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad, Senin (30/11), mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.

Baca juga: Ridwan Kamil Klaim Kondisi Citarum Membaik di Tengah Pandemi

"PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)," kata Daud.

Keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang
PSBB transisi sampai 6 Desember 2020. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.

"Penambahan kasus di wilayah Bodebek dalam sepekan terakhir ini masih cukup tinggi," kata Daud.

Berdasarkan data PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar) pada Senin (30/11) pukul 11:00 WIB, jika diakumulasikan, kasus terkonfirmasi positif covid-19 di kawasan Bodebek dalam tujuh hari terakhir bertambah 880 kasus.

Daud pun mengimbau kepada masyarakat Jabar, khususnya Bodebek, untuk displin menerapkan protokol kesehatan 3M. Sebab, kata ia, masyarakat
bersama pemerintah merupakan garda terdepan melawan covid-19. Banyak bukti ilmiah menunjukkan, penerapan protokol kesehatan efektif mencegah penularan covid-19.

"Kalau protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, kami yakin pengendalian covid-19 dan pemulihan ekonomi di Jabar dapat berjalan bersamaan," katanya.

Selain itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Edaran Nomor:185/KS.13.04/Hukham tentang Peningkatan Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan Penyebaran COVID-19.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah/Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.

Daud mengatakan, ada empat poin yang tercantum dalam surat edaran tersebut. Pertama, meminta Kepala Perangkat Daerah/Biro di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan 3M di ruang publik.

"Poin kedua, Kepala Perangkat Daerah/Biro di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar harus mengutamakan penyelenggaraan rapat atau pertemuan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, harus melakukan langkah-langkah proaktif dalam penanganan covid-19," ucapnya.

Poin terakhir dalam surat edaran itu, kata Daud, Kepala Perangkat Daerah/Biro di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar mesti menjadi teladan bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Dengan tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan covid-19," kata Daud. (Ant/OL-1)

Baca Juga

dok.Pemprov DIY

Kisruh di Keraton Yogyakarta Beres Usai Rotasi Jabatan

👤Ardi T Hardi 🕔Rabu 20 Januari 2021, 20:40 WIB
JABATAN dua adik Sri Sultan HB Ka-10, GBPH Yudaningrat dan GBPH Prabukusumo, di Keraton Yogyakarta digantikan oleh dua putri Sri Sultan HB...
Dok.BPBD Bojonegoro

Tiga Hari Pencarian Jasad Lansia Terhanyut Kali Gandong Ditemukan

👤M Yakub 🕔Rabu 20 Januari 2021, 20:20 WIB
JENAZAH Wanita lanjut usia (lansia) asal Desa Ngrejeng, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Jatim, yang terseret arus Kali Gandong...
ANTARA/Destyan Sujarwoko

Kudus Kekurangan 976 Guru Berstatus PNS

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Januari 2021, 20:10 WIB
Setiap tahun guru yang memasuki masa pensiun mencapai 200 orang, sedangkan rekrutmen CPNS selama ini belum mampu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya