UI dan Pemprov Aceh Petakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Aceh

PANDEMI covid-19 membawa dampak signifikan pada berbagai sektor terutama di bidang kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial bermasyarakat. Tanggapan dan solusi strategis merupakan langkah urgent untuk menghindari dampak yang lebih signifikan. 

Kebijakan pada skala nasional dan daerah yang komprehensif dan solid merupakan kunci dari solusi strategis yang efektif dan efisien pada masa krisis pandemik. Kebijakan (policy brief) tentang tanggapan krisis pandemi yang ada di Indonesia saat ini didominasi pada skala nasional yang pada dasarnya didesain berdasarkan situasi dan kondisi Jakarta sebagai ibu kota. 

Demikian pandangan yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Dampak Penyebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Solusi Strategisnya yang diadakan oleh Sekolah Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia dan Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. 

Muhammad Sya'roni Rofii, ketua tim riset kajian terkait covid-19 dan tim peneliti SKSG UI, mengatakan FGD diharapkan bisa membantu pemerintah memetakan persoalan-persoalan di daerah. Sebab daerah menjadi tulang punggung pembangunan nasional. 

"Berharap setiap kebijakan nasional terutama terkait covid ini berdasarkan riset yang mendalam. Sehingga ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan terukur dan tepat sasaran," ujarnya dalam acara yang digelar, Jumat (13/11).

Dalam rangka membantu memetakan persoalan di daerah-daerah terkait covid-19 kajian ini dilakukan. FGD yang didanai oleh Hibah Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia menghadirkan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam. Sementara itu acara sebelumnya menghadirkan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Gubernur Jawa Timur.

Dalam FGD disebutkan, policy brief yang ada pada skala daerah sejatinya mengikuti policy brief dari pusat. Sebab itu, isu ini dipandang perlu diperhatikan karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan keberagamannya dan permasalahan daerah masing-masing. 

Sehingga kebijakan yang perlu digariskan mempertimbangkan isu, potensial dan keadaan kontektual masing-masing daerah. Ditekankan, begitu juga policy brief covid-19 ini, pemerintah provinsi dan daerah perlu merumuskan policy brief berdasarkan konteks kota ataupun daerah masing-masing. 

Selanjutnya, pandemi covid 19 sangat berpengaruh pada usaha skala kecil menengah maupun skala besar. Sebab sebagian besar kegiatan ekonomi harus terhenti kegiatannya sehubungan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Karena itu dipandang perlu adanya policy brief yang membukan peluang berjalannya kegiatan. Sedangkan pada bidang sosial, ada konteks sosial unik yang terjadi di Indonesia.

Misalnya, di beberapa daerah, skala terkecil sosial unit di kalangan masyarakat seperti RT, RW ataupun kampung mempunyai inisiasi untuk memberi tanggapan terhadap situasi krisis ekonomi yang menyesuaikan penerapan kebijakan PSBB tersebut. 

Hal ini dapat terlihat dari berkembangnya ‘kampung tangguh’ yang mengutamakan nilai gotong royong dalam menerapkan kebijakan PSBB dan bahu-membahu dalam menangani dampak pandemi covid-19. 

FGD ini menghadirkan pemateri yakni Gubernur Nangroe Aceh Darussalam Nova Iriansyah serta tim peneliti SKSG UI yaitu Athor Subroto (Direktur SKSG UI), Abdul Muta'ali, Adis Imam Munandar, Muhammad Sya’roni Rofii, Mulawarman Hannase, Nur Fatwa, Lin Yola, beberapa peneliti Universitas Indonesia lainnya. (RO/OL-09)