Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
UNTUK meringankan beban masyarakat akibat pandemi covid-19 yang berkepanjangan, Kementerian Sosial menyalurkan bantusan sosial tunai (BST) tahap VIII tahun ini. Penyerahan itu salah satunya dilakukan di kantor Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang pada Kamis (5/11).
Penyerahan tersebut dilakukan langsung Menteri Sosial Juliari P Batubara, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, dan didampingi Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi. Menurut Djoemadi, penyaluran BST yang dilaksanakan di Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang ini merupakan penyaluran tahap VIII yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia.
Baca juga: Program Bansos Berlanjut Tahun Depan
Adapun nilai bantuan sebesar Rp300 ribu untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) dengan jumlah alokasi 317 KPM. Menurutnya, sejak tahap I sampai dengan tahap VII sebelumnya untuk wilayah Jawa Barat terdapat alokasi 1.220.935 KPM.
Hingga saat ini telah terealisasi sebanyak 1.210.880 KPM atau 99,18%. Adapun penyaluran BST secara nasional sampai dengan tahap VI telah tersalurkan sebanyak 98%.
Dia menambahkan, selain BST, PT Pos Indonesia pun melakukan penyaluran bantuan sosial tunai dana desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) sebanyak 136.384 KPM. "Alokasi Provinsi Jawa Barat sebanyak 5.184 KPM," katanya.
Menurutnya, skema bantuan sosial tunai dana desa disiapkan pemerintah di luar bansos dan bantuan lainnya bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Adapun menurut data Kementerian Desa PDTT, bantuan sosial tunai dana desa menurut telah tersalurkan sebanyak Rp48,38 triliun atau 67,95% di 33 provinsi.
Dia berharap, adanya bantuan langsung tunai dana desa ini bisa dimanfaatkan dalam penanggulangan covid-19. Dia pun memastikan, di tengah pandemi covid-19 ini, pemerintah bersama pihaknya terus mempercepat penyaluran bantuan sosial tunai dana desa sehingga dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan covid-19 di desa, sekaligus juga digunakan dalam stimulus bantuan sosial tunai dana desa (BST-DD).
"Pos Indonesia optimis penyaluran BST dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dana Desa tahap lanjutan ini dapat berjalan dengan baik dan tuntas sesuai target melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, memperbanyak titik layanan, memperpanjang jam layanan, serta memperluas kerjasama dengan komunitas di daerah dan selalu menerapkan protokol kesehatan baik untuk seluruh petugas maupun Keluarga Penerima Manfaat," katanya. (BY/A-1)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved