Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK meringankan beban masyarakat akibat pandemi covid-19 yang berkepanjangan, Kementerian Sosial menyalurkan bantusan sosial tunai (BST) tahap VIII tahun ini. Penyerahan itu salah satunya dilakukan di kantor Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang pada Kamis (5/11).
Penyerahan tersebut dilakukan langsung Menteri Sosial Juliari P Batubara, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, dan didampingi Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi. Menurut Djoemadi, penyaluran BST yang dilaksanakan di Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang ini merupakan penyaluran tahap VIII yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia.
Baca juga: Program Bansos Berlanjut Tahun Depan
Adapun nilai bantuan sebesar Rp300 ribu untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) dengan jumlah alokasi 317 KPM. Menurutnya, sejak tahap I sampai dengan tahap VII sebelumnya untuk wilayah Jawa Barat terdapat alokasi 1.220.935 KPM.
Hingga saat ini telah terealisasi sebanyak 1.210.880 KPM atau 99,18%. Adapun penyaluran BST secara nasional sampai dengan tahap VI telah tersalurkan sebanyak 98%.
Dia menambahkan, selain BST, PT Pos Indonesia pun melakukan penyaluran bantuan sosial tunai dana desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) sebanyak 136.384 KPM. "Alokasi Provinsi Jawa Barat sebanyak 5.184 KPM," katanya.
Menurutnya, skema bantuan sosial tunai dana desa disiapkan pemerintah di luar bansos dan bantuan lainnya bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Adapun menurut data Kementerian Desa PDTT, bantuan sosial tunai dana desa menurut telah tersalurkan sebanyak Rp48,38 triliun atau 67,95% di 33 provinsi.
Dia berharap, adanya bantuan langsung tunai dana desa ini bisa dimanfaatkan dalam penanggulangan covid-19. Dia pun memastikan, di tengah pandemi covid-19 ini, pemerintah bersama pihaknya terus mempercepat penyaluran bantuan sosial tunai dana desa sehingga dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan covid-19 di desa, sekaligus juga digunakan dalam stimulus bantuan sosial tunai dana desa (BST-DD).
"Pos Indonesia optimis penyaluran BST dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dana Desa tahap lanjutan ini dapat berjalan dengan baik dan tuntas sesuai target melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, memperbanyak titik layanan, memperpanjang jam layanan, serta memperluas kerjasama dengan komunitas di daerah dan selalu menerapkan protokol kesehatan baik untuk seluruh petugas maupun Keluarga Penerima Manfaat," katanya. (BY/A-1)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved