Selasa 08 September 2020, 05:21 WIB

Program Bansos Berlanjut Tahun Depan

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Program Bansos Berlanjut Tahun Depan

Kemensos/Tim Riset MI-NRC
Bantuan Sosial yang telah Disalurkan

 

UNTUK tetap mempertahankan daya beli warga masyarakat terdampak pandemi covid-19, pemerintah melanjutkan program pemberian berbagai bantuan sosial (bansos) pada tahun depan.

Kepastian ini dikemukakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, seusai Sidang Kabinet Paripurna Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

“Di dalam situasi pandemi covid-19, semua program ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Program lanjutan yang menjadi prioritas untuk bansos itu pertama bansos tunai terkait dengan banpres untuk UMKM. Subsidi gaji juga dilanjutkan di kuartal pertama tahun depan. Lalu, terkait dengan kartu prakerja dan selanjutnya bansos PKH serta bansos sembako,” kata Menko Perekonomian tersebut.

Selain program bansos, lanjut Airlangga, pada 2021 pemerintah juga memprioritaskan pengadaan vaksin, yakni pengembangan mandiri vaksin Merah Putih dan produk kerja sama dengan luar negeri.

Terkait dilanjutkannya beberapa program bansos, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal kemungkinan perubahan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021. Hal ini untuk menyesuaikan kebutuhan penanganan kesehatan dan dampak pandemi terhadap perekonomian.

“Tampaknya pada 2021 beberapa program PEN dan penanganan covid-19 masih berlanjut. Kita tahu sampai akhir tahun meskipun ada harapan vaksin, covid-19 masih ada. Kemarin kita bicara program PEN lebih rendah, tetapi Bapak Presiden akan tetap melakukan perubahan alokasi,” ujar Sri Mulyani rapat kerja bersama Komisi XI DPR, kemarin.

Dalam RAPBN 2021, pemerintah menganggarkan anggaran sebesar Rp356,5 triliun untuk melanjutkan penanganan kesehatan dan program PEN. Anggaran itu dialokasikan untuk kesehatan Rp25,4 triliun, perlindungan sosial Rp110,2 triliun dukungan UMKM Rp48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun, pembiayaan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp136,7 triliun, dan insentif usaha Rp20,4 triliun.

“Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara mencoba bersikap lentur. Ini yang akan kami coba antisipasi. Apakah bansosnya diperpanjang. Apakah jumlahnya dikurangi dan mungkin akan berubah di beberapa tempat,” imbuh Menkeu.

Subsidi gaji ditolak

BPJS Ketenagakerja an (BPJS-TK) mengembalikan data nomor rekening (norek) sekitar 1,6 juta pekerja karena tidak layak untuk menerima bantuan Rp600 ribu per bulan.

Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga BPJS-TK, Irvansyah Utoh Banja, menyatakan sejumlah perusahaan swasta tidak
teliti atau memberikan data norek tanpa memastikan apakah pegawai yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak.

“Ada sekitar 1,6 juta norek tidak valid. Beberapa pemberi kerja atau perusahaan menyampaikan semua nomor rekening pegawai mereka bukan yang memenuhi kriteria,” jelas Irvansyah Utoh Banja kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurut Irvansyah, apabila data peserta penerima BSU tidak valid karena tidak sesuai kriteria dalam ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), norek yang bersangkutan otomatis tidak masuk daftar penerima BSU.

Dalam penyaluran tahap pertama, hingga Jumat (4/9), Kemenaker telah menyalurkan subsidi gaji kepada 2,3 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Menurut rencana, pemerintah memberikan BSU hingga Desember 2020.

“Kami mengembalikan data nomor rekening kepada perusahaan peserta untuk melakukan konfirmasi ulang,” tandas Irvansyah. (Mir/Ins/X-3)

Baca Juga

Ist

Lelang Jabatan Sekjen DPD RI, Kembalikan ke Mekanisme UU dan Tatib

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 19 September 2020, 13:34 WIB
Proses lelang jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI dikembalikan pada mekanisme dalam undang-undang, peraturan, dan tata tertib...
Antara

Sesneg Jelaskan Alasan Bambang Trihatmodjo Dicekal ke Luar Negeri

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 19 September 2020, 13:25 WIB
UTANG Bambang terhadap negara terkait dengan Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX Tahun 1997. Namun tidak dijelaskan secara...
Ist

DPR RI Usul Bentuk Dewan Penilai Kinerja Terkait Revisi UU BUMN

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 19 September 2020, 10:15 WIB
DPR RI telah memutuskan melanjutkan revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang terbengkalai sejak beberapa tahun...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya