Pengadaan Masker dan Hand Scrub di Nagekeo Bermasalah

KEJAKSAAN Negeri Ngada, NTT menyatakan Dinas Kesehatan Nagekeo dan penyedia masker serta hand scrub harus bertanggungjawab akibat pengadaa tidak sesuai spek, sehingga berpotensi terjadinya kerugian negara. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ngada, Ade Irawan terkait naiknya status penyelewengan dana covid-19 di Dinas Kesehatan Nagekeo dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kejaksaan Negeri Ngada membawahi dua kabupaten yaitu Ngada dan Nagekeo.

Menurut Ade berdasarkan penemuan lapangan, pihaknya mendapatkan kejanggalan pada perbekalan kesehatan untuk penanganan covid-19 berupa yaang dimahsudnya itu adalah berupa pengadaan masker dan hand sanitiser. Ade merincikan bahwa berdasarkan pengamatan di lapangan pihak kejaksaan menemukan penyimpangan sehingga pihak kejaksaan berani meningkatkan statusnya ke tahap peyidikan.

"Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo dalam hal ini pembekalan alat kesehatan salah satunya pengadaan masker. Dari peyelidikan kami ada 2000 untuk dua kali pengadaan jadi semunya ada 4000. Dan juga ada pengadaan hand sanitiser dalam hal ini hand scrub. Salah satu menjadi permasalah dimana dalam permintaan pihak pengguna dalam hal ini Dinkes Nagekeo meminta N95 tapi dua kali pengadaan yang diberikan oleh penyedia KN95 ini salah satu indikasi," kata Ade.

Ade menegaskan bahwa untuk penetapan tersangka pihaknya masih mengumpulkan alat bukti termasuk siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini termasuk kepala dinas kesehatan yang bisa berpeluang menjadi tersangka. 

"Kita kumpulkan alat bukti lalu kita pilah siapa yang bertanggung jawab nanti. Kalau penyidikan awal hanya umum belum tentukan tersangka. Penyelidikan awal kepala dinas kesehatan peluang bisa dijadikan tersangka," tegasnya.

Ade melanjutkan terkait masker pihakanya juga akan meminta pihak yang berkompeten menghitung selisih harga yang menjadi kerugian negara. Bila ada kerugian negara atau indikasi penyelewangan maka baik pihak pengguna dalam hal ini dinas kesehatan nagekeo dan penyedia masker harus bertanggung jawab.

Pihaknya optimistis bahwa akan secepatnya menemukan minimal dua alat bukti yang menjadi syarat kasus ini naik ke persidangan. Karena selain ada selisih harga pihaknya juga menemukan barang bukti yang tidak punya izin edar. 

"Terkait masker kita akan meminta pihak berkompeten untuk menentukan harga tersebut kalaupun ada selisih itu berapa?. Bisa jadi total loss. Terindikasi juga dari semua barang itu tak punya izin edar. Indikasi korupsi bila ditemukan kerugian negara maka pihak pengguna dalam hal ini dinas kesehatan nagekeo serta  pihak swasta  atau penyedia masker harus bertanggung jawab. Tim lidik yang sekarang jadi tim penyidik optimis akan temukan alat bukti paling tidak dua alat bukti sebagai syarat naik ke persidangan," ungkapnya.

Selain itu Ade juga menjelaskan pihaknya juga membuka kembali indikasi kasus korupsi di BPBD Nagekeo dan sedang melakukan penyelidikan lapangan. Jajarannya sudah memanggil beberapa orang dari ASN serta pihak swasta untuk dimintai keterangan. Ia menyatakan besar kemungkinan akan ditingkatkan ke tahap peyidikan.

"Kasus di BPBD Nagekeo yang kita buka kembali dan kita sudah memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan. Besar kemungkinan akan ditingkatan ke penyidikan," pungkasnya.

baca juga: Kasus Tanah di Komodo, Kodam IX Udayana Sebut Tidak Salahi Hukum

Kejaksaan Negeri Ngada per 21 Oktober 2020 berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat telah melakukan penyelidikan terhadap 2 kegiatan pada  Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagekeo.

"Berdasarkan hasil ekspose tim penyelidik disimpulkan untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidikan guna mencari alat bukti dan menetapkan calon tersangka yang paling bertanggung jawab melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara di tengah pandemi Covid-19 dengan ancaman hukuman mati," tegasnya. (OL-3)