Pemprov Jabar Berharap Proyek Jalur Puncak 2 Segera Terealisasi

PEMBANGUNAN lanjutan jalur Puncak 2 yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diharapkan betul bisa segera terealisasi. Namun, Pemprov Jabar maupun Pemkab Cianjur tak memiliki kekuatan untuk memastikan kelanjutan pembangunannya karena sekarang jalur Puncak 2 berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengaku Pemprov Jabar menyambut baik seandainya pembangunan lanjutan pembangunan Puncak 2 bisa terealisasi. Keberadaan jalur Puncak 2, kata Uu, akan menjadi solusi mengurai kemacetan di jalur Puncak.

"Ini (Puncak 2) sudah jadi kewenangan pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah Jawa Barat," kata Uu seusai menghadiri kegiatan di Pendopo Kabupaten Cianjur, Rabu (4/11).

Pemprov Jabar, kata Uu, sifatnya hanya menunggu keputusan pemerintah pusat soal akan dilanjutkan atau tidak pembangunan jalur Puncak 2. Termasuk konsep pembangunannya nanti seperti apa, Pemprov Jabar tentu akan mengikuti semua arahan dari pemerintah pusat.

"Apakah akan dilanjutkan lagi, apakah yang ada diperbesar, ataupun ada tol dan lainnya, keputusannya ada di pemerintah pusat," tuturnya.

Pada prinsipnya, Pemprov Jabar akan mendukung langkah kebijakan apapun yang dilakukan pemerintah pusat terhadap kondisi jalur Puncak 2. Sebab, kata Uu, jalur Puncak 2 bisa menjadi solusi mengurai kemacetan di jalur Puncak yang parah.

"Kemacetan di jalur Puncak terjadi di hari-hari tertentu, bahkan sekarang tiap hari. Tentu kami ingin ini agar ada solusi," tegas Uu.

Jalur Puncak 2 yang ada di Kabupaten Cianjur panjangnya sekitar 11 kilometer. Keberadaannya terbagi menjadi dua ruas jalan. Ruas jalan pertama Simpang Loji-Ciseureuh sepanjang 2 kilometer dan ruas jalan kedua Ciseureuh-Arca 8,7 kilometer.

"Kalau pembangunan Puncak 2 dilanjutkan, kami harap kepada masyarakat, tolong dalam pembebasan tanahnya harus ada pengertian. Tolong jangan sampai menghalang-halangi atau menjadi masalah. Justru harus mendukung demi peningkatan ekonomi," tegas Uu.

Pernyataaan Uu itu berkaca dari kasus pembangunan jalan tol Cisumdawu. Sampai saat ini pembebasan lahannya belum selesai. (R-1)