Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KETUA Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menyatakan butuh waktu sampai tahun 2022 bagi Indonesia untuk benar-benar pulih dari Pandemi Covid-19. Hal itu karena vaksin baru bisa siap pada pertengahan tahun 2021 dan membutuhkan waktu lebih 1 tahun untuk memberi vaksin paling tidak kepada 70 persen populasi yang tinggal di Indonesia. Apalagi menurutnya negara-negara produsen vaksin seperti China, Inggris dan Amerika akan mengutamakan kebutuhan dalam negerinya sebelum mengirimkannya ke negara lain termasuk Indonesia.
Hal ini disampaikan JK, sapaan Ketua Umum PMI saat memberikan pengarahan kepada pengurus dan relawan Covid-19 PMI Bali di Markas PMI Bali, Sabtu (31/10/20)
"Kalau ditanya kapan kira-kira pandemi Covid-19 ini selesai, maka saya perkiran di Indonesia baru bisa selesai pada tahun 2022. Karena yang bisa menyelesaikan ini hanyak vaksin, dan test klinis vaksin itu baru bisa keluar antara Januari – Februari 2021 dan mulai produksi maret. Dan pasti masing-masing negara produksen vaksin itu seperti China, Inggris dan Amerika akan mengutamakan negara, setelah itu baru kita bisa dapat. Kira-kira nanti vaksinasi bertahap dalam negeri mulai antara mei dan Juni. Kalau kita melakukan vaskinasi secara besar-besaran dalam artinya 1 juta orang divaksin per-hari maka itu akan membutuhkan waktu 1 tahun," papar JK.
Namun, JK memperkirakan untuk melakukan vaksinasi kepada 1 juta populasi per hari bukanlah pekerjaan mudah. Mengingat untuk melakukan test Covid-19 kemampuan Indonesia hingga saat ini maksimum hanya 30 ribu specimen per hari. Jadi JK memperkirakan kemampuan pemberian vaksin pada pertengahan tahun depan hanya bisa diberikan kepada 500 ribu orang setiap harinya.
JK meminta kepada segenap relawan PMI untuk lebih insentif lagi melakukan penyemprotan disinfektan. Tujuannya untuk memutus mata rantai penularan dan masyarakat untuk lebih disiplinkan lagi dalam menjalankan protokol kesehatan.
Dalam rangka pemberian vaksin kepada masyarakat, JK menyatakan PMI telah menyiapkan 230 Unit Donor Darah (UDD) yang tersebar di wilayah Indonesia sebagai Pos pemberian Vaksin, disertai ribuan tenaga vaksin.
"PMI akan menyiapkan UDD sebagai pos vaksin PMI memiliki 230 UDD dan ribuan tenaga vaksin itu semua akan kita kerahkan untuk mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat," ungkap JK. (OL-13)
Baca Juga: Megawati Cuek Dicibir soal Milenial Rendah Kontribusi
BRI resmi memperluas jangkauan layanan perbankannya ke Taiwan dan wilayah Asia Timur melalui pembukaan BRI Taipei Branch.
Polda Riau menggagalkan upaya pengiriman lima pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia
Dalam upaya mendukung ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, UNJ menggelar penyuluhan di Jepang.
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
Pada hari libur sekolah, kemarin, tren pendonor menunjukkan peningkatan 3% dari rata-rata 300 pendonor pada hari biasa.
Dalam upaya memperkuat komitmennya terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial, Garrya Bianti Yogyakarta, hotel bintang lima di Yogyakarta yang merupakan bagian dari Banyan Group
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved