Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MASALAH pupuk menjadi perhatin Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ia pun memimpin rapat monitoring dan pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi 2020 yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.
“Kebutuhan pupuk selama tiga bulan ke depan harus terpenuhi semua. Kabar gembiranya, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui kuota penambahan pupuk bersubsidi sehingga tidak akan ada defisit,” tegasnya.
Rapat koordinasi, lanjutnya, bertujuan menyinkronkan distribusi dan ketersediaan pupuk hingga tingkat distributor dan petani. “Semuanya bisa dideteksi,” tutur Gubernur Sulawesi Selatan dua periode itu.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sarwo Edhi, menambahkan tahun ini kuota pupuk subsidi mencapai 7,92 juta ton, atau senilai Rp26,6 triliun. Sementara menjelang akhir tahun, ada penambahan sebanyak 1 ton atau senilai Rp3,14 triliun.
“Semua provinsi, kabupaten dan kota sudah dialokasikan. Sampai hari sudah direalisasikan 74,09% dan masih ada 24% lebih belum terserap,” jelasnya.
Mentan juga memastikan saat ini penggunaan kartu tani untuk pengambilan pupuk bersubsidi belum diwajibkan. “Tahun depan sudah bisa diakses.”
Di Makassar, Syahrul juga menyampaikan orasi ilmiah di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Ia menyatakan kontribusi sektor pertanian ikut menyelamatkan perekonomian nasional di masa pandemi.
“Produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian merupakan yang tertinggi. Ekspor pertanian dan daya beli juga naik,” paparnya.
Ia pun menantang lulusan fakultas teknik untuk memberi sumbangan bagi kemajuan sektor pertanian. “Cerita pertanian hari ini tidak akan mampu lebih maju ke depan tanpa adanya teknologi.”
Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan siap mendukung kelancaran distribusi logistik untuk Kawasan Lumbung Pangan Nasional di wilayah ini. “Kami akan memberikan dukungan maksimal pada sektor transportasi udara, laut, dan penyeberangan. Saya berharap dapat tercipta integrasi yang baik dengan simpul-simpul produksi pertanian di Kalimantan Tengah ini.” (LN/SS/N-3)
Pupuk Indonesia memastikan bahwa penutupan kios ini tidak akan mengganggu proses penyaluran pupuk ke petani.
Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang kembali menegaskan, Polres Samosir akan melakukan pengawasan barang negara termasuk barang subsidi dan pidana lainnya yang ditimbulkan.
Penggagalan aktivitas penjualan pupuk susbsidi secara ilegal, berawal adanya informasi masyarakat, yang mengatakan ada aktivitas penjualan dua jenis pupuk , yang berasal dari luar daerah.
Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa ada beberapa pihak yang ingin Indonesia mengimpor beras di saat produksi beras yang saat ini sudah cukup tinggi.
Program yang telah digagas sejak 2021 ini merupakan salah satu wujud komitmen Pupuk Indonesia dalam mendukung visi pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Selama satu dekade lebih, Pupuk Indonesia telah meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi konsumsi bahan baku pupuk nasional secara signifikan dengan beroperasinya sejumlah pabrik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved