Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KISRUH daftar pemilih tetap (DPT) dapat selesai, jika warga tertib mengurus dokumen kependudukan. Banyak masalah data yang kerap ditemui.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Siprianus Suya, mengatakan itu dalam sosialisasi Jaminan Hak Pilih dan Pemeliharaan Data Pemilih yang digelar Bawaslu Kabupaten lembata, Selasa (29/9).
Plt Kadis Dukcapil Kabupaten Lembata itu menjelaskan, masalah data kependudukan yang kerap ditemui, antara lain, ada orang yang direkam tetapi langsung berangkat keluar dari Lembata. Ada pula warga melapor untuk pergi atau merantau tetapi saat kembali lagi tidak menyampaikan keberadaannya. Belum lagi orang yang meninggal tapi keluarganya tidak lapor untuk meminta akta kematian.
"Sepanjang tidak lapor, datanya terbawa terus. Ini kendala yang kami hadapi dalam mengelola data kependudukan," ujar Sipri Suya.
Pihaknya berkewajiban menyediakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Data tersebut dikirim ke KPU pusat. KPU pusat kemudian mendistribusikan data itu ke KPU di daerah sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2006. Data tersebut akan riil jika warga Lembata tertib mengurus dokumen kependudukan. (OL-14)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved