Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KERESAHAN petani dipastikan akan segera berubah menjadi senyum. Kabar gembira itu ditiupkan Ganjar Pranowo, kemarin.
"Pemerintah pusat telah menyetujui penambahan pupuk. Tahun ini, tambahan itu akan segera didistribusikan," kata Gubernur Jawa Tengah itu, di Semarang, kemarin.
Khusus Jawa Tengah, dia mengaku sudah minta tambahan pupuk. Pemerintah pusat menyetujui dengan penambahan secara nasional total mencapai sekitar 1 juta ton.
Ganjar mengakui kelangkaan pupuk subsidi sudah terjadi di wilayahnya. Selain ada pengurangan jatah, penyebabnya juga karena percepatan tanam yang digerakkan Kementerian Pertanian.
Kepala Dinas Pertanian Jawa Tengah Suryo Banendro mengaku sudah mengajukan penambahan kuota pupuk subsidi ke Jakarta pada 15 Juni. "Pemerintah pusat sudah menyetujui. Kami minta tambahan 390 ribu ton, semoga semua dipenuhi."
Kekurangan pupuk subsidi yang nyaris terjadi setiap tahun membuat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berinisiatif meningkatkan produksi pupuk organik. "Kami akan memperbesar anggaran pengadaan alat-alat pengolah pupuk organik sehingga petani bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia," kata Wakil Bupati Beni Hernedi.
Keinginan Beni itu terungkap saat sejumlah petani dari Kecamatan Lalan mendapat bantuan alat mesin pertanian, termasuk pembuatan pupuk organik. Bantuan itu datang dari Kementerian Pertanian yang diinisiasi anggota DPR RI Riezky Amelia.
Lebih jauh, Beni menegaskan Pemkab Musi Banyuasin tetap berkomitmen mengamankan kebutuhan pupuk bagi petani di wilayahnya. "Di tengah pandemi, kami terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak guna memastikan pasokan pupuk subsidi bagi petani di Musi Banyuasin tidak terkendala, terjamin, dan aman." (HT/DW/N-3)
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Pupuk Indonesia memastikan bahwa penutupan kios ini tidak akan mengganggu proses penyaluran pupuk ke petani.
Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang kembali menegaskan, Polres Samosir akan melakukan pengawasan barang negara termasuk barang subsidi dan pidana lainnya yang ditimbulkan.
Penggagalan aktivitas penjualan pupuk susbsidi secara ilegal, berawal adanya informasi masyarakat, yang mengatakan ada aktivitas penjualan dua jenis pupuk , yang berasal dari luar daerah.
Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa ada beberapa pihak yang ingin Indonesia mengimpor beras di saat produksi beras yang saat ini sudah cukup tinggi.
Program yang telah digagas sejak 2021 ini merupakan salah satu wujud komitmen Pupuk Indonesia dalam mendukung visi pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved