Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN calon Gibran Rakabuming Raka-Teguh menjanjikan kampanye sehat dan damai seusai mendapatkan nomor urut 1 dalam kontestasi Pilwalkot Surakarta.
Lawannya, paslon independen Bagyo Wahyono-FX Supardjo yang mendapatkan nomor urut 2, mengaku senang karena dua bisa diartikan sebagai simbol kemenangan.
Penegasan kedua pasangan itu diteguhkan seusai KPU Kota Surakarta mengumunkan hasil pengundian nomor paslon Pilwakot Surakarta 2020 di The Sunan Hotel, Kamis (24/9).
“Saya bersama pasangan akan menciptakan pilwakot damai dan disiplin menerapkan protokol kesehatan covid-19. Kesehatan menjadi hal utama di tengah pandemi,” cetus Gibran yang didukung delapan parpol.
Dalam rapat pleno KPU Kota Medan, mesin undi mengeluarkan hasil paslon Wali Kota/Wakil Wali Kota Akhyar Nasution/Salman Alfarisi mendapat nomor urut 1, sedangkan paslon Bobby Afif Nasution/Aulia Rachman mendapat nomor urut 2.
Pelaksanaan pengundian nomor urut paslon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, Jabar, juga berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan (protkes) ketat.
Undangan yang masuk ke dalam ruangan dibatasi sesuai PKPU No 13/2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.
“Tolong, kepada pasangan calon, perhatikan physical distancing. Jaga jarak dan gunakan masker,” tegas Ketua KPU Kabupaten Cianjur Selly Nurdinah sebelum proses pengundian nomor urut, Kamis (24/9).
Berdasarkan pengundian, pasangan Muhammad Toha/Ade Sobari yang maju melalui jalur perseorangan mendapatkan nomor urut 1, pasangan Oting Zaenal Muttaqin-Wawan Setiawan nomor 2, Herman Suherman-Tb Mulyana Syahrudin nomor 3, dan Lepi Ali Firmansyah-Gilar Budi Raharja nomor 4.
Sementara itu, paslon Bupati/Wakil Bupati Purbalingga, Jateng, Muhamad Sulhan Fauzi/Zaeni Makarim mendapat nomor urut 1 dan petahana Dyah Hayuning Pratiwi-Sudoni mendapat nomor urut 2. Setelah mendapat nomor urut, mereka mendeklarasikan dan menandatangani pakta integritas taat protkes. (WJ/YP/BB/LD/N-1)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved