Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X mewaspadai akan diberlakukannya kembali Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, mulai 14 September mendatang. Kebijakan itu dikhawatirkan akan membuat arus migrasi dari DKI Jakarta ke DIY meningkat.
Sri Sultan mengatakan dengan DKI memberlakukan PSBB, warga DIY yang bekerja di Jakarta kemungkinan akan kembali ke DIY. Satgas Penanganan Covid-19 DIY diminta Sultan segera mengadakan rapat untuk mengantisipasi hal tersebut. "Saya juga berharap lurah-lurah bisa mewaspadai itu," kata Sri Sultan, Kamis (10/9).
Sultan pun tidak mempermasalahkan jika desa-desa kembali memberlakukan penutupan akses jalan agar warga dari luar DIY yang datang bisa terdata.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto meminta Pemda DIY menghidupkan kembali pos pemantauan kendaraan yang masuk ke DIY di wilayah perbatasan, baik dengan kabupaten Purworejo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, maupun Wonogiri. "Pos-pos pemantauan itu perlu dihidupkan untuk melakukan kontrol terhadap pelaku perjalanan," kata dia.
Selain itu, pos pemantauan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat pengguna jalan dari potensi paparan Covid-19 serta untuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Protokol kesehatan di dalam kendaraan juga harus ditegakkan, seperti jaga jarak dan mengenakan masker di dalam kendaraan. "Upaya itu untuk menekan peningkatan Covid-19," pungkas dia. (R-1)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved