Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
KEPOLISIAN Resor Klaten, Jawa Tengah, menggelar deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Aula Satya Haprabu Mapolres Klaten, Rabu (19/8).
Pencanangan zona integritas dihadiri Sekretaris Daerah Jaka Sawaldi, Wakil Ketua DPRD Haryanto, Forkopimda, Rektor Unwidha, pejabat utama (PJU) Polres Klaten, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta perwakilan LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan media.
Kapolres Klaten AKB Edy Suranta Sitepu dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 menargetkan tercapainya tiga hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta peningkatan pelayanan publik," jelasnya.
Deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas Polres Klaten menuju WBK dan WBBM, menurut Kapolres Sitepu, merupakan langkah awal dalam rangka implementasi dan komitmen yang kuat dalam hal pencegahan praktik korupsi dan peningkatan pelayanan publik.
"Saya mengharapkan agar para kepala satuan fungsi penyelenggara layanan publik Polres Klaten terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga ke depannya bisa meraih predikat WBK," imbuhnya.
baca juga: Polda Kalteng Sita Dua Mobil Bermuatan Pupuk Tanpa Dokumen
Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Jaka Sawaldi mengatakan, komitmen pemerintah memerangi korupsi terus dilakukan melalui berbagai program. Salah satunya pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, seperti yang dilakukan Polres Klaten.
"Pencanangan pembangunan zona integritas menjadi perhatian kita bersama. Ini langkah awal dan bagian dari upaya menyukseskan reformasi birokrasi. Kami menyambut positif pencanangan pembangunan zona integritas Polres Klaten menuju WBK dan WBBM," ujarnya.
Kapolres pada pencanangan zona integritas membacakan komitmen integritas dan ditirukan personel yang hadir. Salah satu komitmennya, tidak meminta atau menerima pemberian suatu hadiah, bantuan, dan bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Polres Klaten pada pencanangan zona integritas meluncurkan layanan chatbot untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan informasi dari kepolisian. Melalui chatbot Polres Klaten, pertanyaan masyarakat yang disampaikan akan dijawab unit layanan dengan cepat. (OL-3)
Tanggung jawab pendidikan tidak hanya dilakukan Kementerian Pendidikan dan agama saja, tetapi melibatkan semua pihak supaya mencapai Indonesia emas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
Surat Telegram ST/2274/XI/Kep.2024, ST/2276/XI/Kep.2024, ST/2277/XI/Kep.2024, ST/2278/XI/Kep.2024. Keempat surat telegram ini terbit pada Minggu (29/12).
Chaidir menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkada.
Peninjauan itu dilakukan dengan berdiskusi mengenai sistem keamanan yang diterapkan, penyimpanan logistik hingga antisipasi potensi gangguan keamanan.
Polisi dinilai kebobolan terkait diselenggarakannya kontes kecantikan transgender atau waria yang digelar di Hotel Orchardz, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini secara aktif terus membangun Zona Integritas di seluruh satuan kerja (satker).
Direktorat PAUD diharapkan menjadi pusat percontohan bagi unit kerja lain dalam menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
,Implementasi ZI di FIK UPNVJ telah dimulai sejak 2021.
Dalam mewujudkan Zona Integritas tentunya diperlukan enam syarat perubahan sebagai objektif utama.
Zona Integritas (ZI) merupakan bagian integral dari upaya percepatan reformasi birokrasi, sejalan dengan grand design reformasi birokrasi nasional 2010-2025,
Rektor UPI menugaskan pembangunan ZI kepada para Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan para Direktur Kampus UPI di daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved