Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSEDIAAN anggaran penanganan covid-19 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ditaksir masih mencukupi hingga akhir tahun nanti. Sampai sekarang, tingkat penyerapan anggaran penanganan covid yang dialokasikan sekitar Rp100 miliar itu sudah mencapai sekitar 70%.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah, menuturkan penggunaan anggaran covid-19 betul-betul harus selektif. Artinya, setiap usulan yang diajukan sesuai perencanaan, harus diperhitungkan matang sehingga penggunaannya efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
"Kita masih punya anggaran yang belum dipakai untuk covid-19. Mudah-mudahan cukup sampai akhir tahun. Yang sudah terpakai kira-kira 70%," terang Cecep kepada mediaindonesia.com, Rabu (12/8).
Pun untuk tahun depan, kata Cecep, APBD Kabupaten Cianjur akan mengalokasikan kembali anggaran penanganan covid-19. Alasannya, pandemi covid-19 belum ada kepastian kapan berakhir.
"Covid itu kan belum bisa kita prediksi kapan itu berakhir. (Anggaran) tetap akan kita alokasikan (untuk tahun depan)," tutur Cecep.
Untuk besarannya, Cecep belum bisa menyebutkannya. Alasan Cecep, pengalokasian besaran anggarannya akan disesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat menyangkut pandemi covid-19.
"Nah, untuk besarannya belum. Jadi kita akan alokasikan sesuai regulasi dari pusat. Di pusat kan masih dalam status tanggap darurat, jadi kita alokasikan di biaya tidak tetap. Nanti perkembangannya seperti apa, kita sesuaikan dengan pusat dan provinsi," pungkasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur, Dedi R Sudrajat, mengatakan anggaran penanganan covid-19 akan terus dialokasikan selama terjadinya pandemi. Pemkab Cianjur selalu berkoordinasi dan menunggu instruksi dari kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
"Kalau sampai kapannya, mungkin tidak terbatas. Kalau ini terus terjadi, kita pasti menunggu kebijakan pusat juga apakah pandemi ini pulih atau belum," terangnya.
baca juga: DPRD Bali Minta Gubernur Transparan Dana Stimulus Untuk UKM
Dedi menyebut alokasi anggaran paling besar berada pada sektor kesehatan. Selanjutnya untuk jaring pengaman sosial bagi warga terdampak covid-19. Bahkan, kata Dedi, perencanaan anggaran penanganan covid-19 juga mulai diproyeksikan untuk tahun depan. Sebab, jika tak dilakukan proyeksinya, khawatir bakal keteteran seandainya pandemi covid-19 masih terus berlanjut.
"Pada prinsipnya, kita berupaya maksimal mengantisipasi dari sisi anggaran. Tapi kita tergantung kebijakan dari pusat dan provinsi karena tak bisa dipisahkan," tandasnya. (OL-3)
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Serangan hama terjadi di lahan sawah yang berada di Kampung Pasirangin, Babakan, Pasirmalaka, Pasirkunci, dan Pasirsasaungan.
Pembangunan renovasi bangunan rutilahu milik almarhum dikerjakan setelah terlebih dulu dilakukan survei dan kajian.
Data anak yang kedapatan tidak sekolah itu diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pendataan dilakukan melalui hasil survei pada tahun lalu.
Upaya mensterilkan lahan eks TPA Pasirsembung akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Rute kereta api wisata Jaka Lalana diharapkan bisa memperkuat potensi penerimaan pendapatan daerah karena Cianjur akan menjadi destinasi para wisatawan.
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berlomba dengan waktu.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan dana Rp1,9 triliun di perbankan bukan mengendap, melainkan anggaran operasional yang sudah dialokasikan.
Berdasarkan catatan BPKPD, perangkat daerah yang tingkat penyerapan anggarannya cukup besar yaitu Sekretariat DPRD. Penyerapannya terealisasi mencapai 63,38%.
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
PERUM Bulog mengaku belum bisa melaksanakan kebijakan penetapan HPP gabah petani yang ditetapkan Bapanas, karena saat ini penyerapan masih berlaku di penggilingan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved