Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DARI 12 kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat, baru Kabupaten Manokwari yang sudah mengumumkan hasil calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Sedangkan 11 kabupaten dan satu kota belum mengumumkan hasil CPNS 2018 hingga sekarang. Selama dua tahun tanpa kepastian ini membuat Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama para bupati kecuali Kabupaten Raja Ampat berangkat ke Jakarta untuk menemui Menteri PAN/RB karena belum ada kejelasan hasil penerimaan CPNS 2018.
"Pengumuman hasil CPNS 2018 ditunda karena berdasarkan kesepakatan gubernur dan seluruh bupati harus ke Jakarta. Mungkin saudara-saudara ikut perkembangan lewat medsos dan lain sebagainya. Kita juga sebenarnya menginginkan adanya perwakilan, tapi setelah kita minta perwakilan, tapi menolak untuk datang. Kabupaten lain ada perwakilan, sehingga bisa mendengar langsung apa yang menjadi keputusan," kata Sekda Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim saat menemui para calon CPNS di kantor Pemkab Raja Ampat, Selasa (11/8).
Alasan belum diumumkan hasil CPNS 2018 itu karena masih dipersoalakan kuota orang asli Papua (OAP) minimal 80%.
"Atas dasar itu seluruh bupati harus memetakan dan melaporkan kepada Menpan RB tentang formasi itu secara jelas. Seluruh bupati harus menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak sehingga begitu diumumkan berarti sudah pasti bahwa orang asli Papua harus diutamakan. Untuk Raja Ampat, orang asli Raja Ampat harus diutamakam," tambahnya.
baca juga:
Saat ini Pemprov Papua Barat bersama 11 kabupaten dan satu kota di wilayah itu melakukan pemetaan untuk memastikan kuota 80 persen OAP dan 20 persen non OAP bisa terpenuhi
"Tugas kami memetakan bersama kabupaten dan kota lainnya untuk dikirim ke Kemenpan RB sehingga bisa ditentukan kapan diumumkan hasil CPNS 2018 serentak. Semua harus melalui prosedur-prosedur. Kami kasuh jaminan, janan khawatir," janji Yusuf Salim.
Adapun 11 kabupaten dan satu kota yang belum mengumumkan adalah Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Wondama, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Bintuni, Kabupaten Raja Ampat, dan Kota Sorong. (OL-3)
CPNS di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN mengikuti Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
ANGGOTA Ombudsman Robert Na Endi Jaweng meminta laporan masalah dalam seleksi CPNS dapat ditangani oleh inspektorat atau pengawas internal instansi terkait.
KETUA Ombudsman Mohammad Najih mengungkapkan pihaknya menerima laporan terkait sederet masalah dalam seleksi CPNS 2024-2025.
Ketentuan pas foto CPNS 2025: ukuran, latar, pakaian, dan tips agar foto Anda sesuai standar. Pelajari cara membuat pas foto CPNS yang benar!
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Rekomendasi Ombudsman RI akan diterbitkan apabila dalam tahap resolusi monitoring setiap laporan masyarakat tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Rico Sia mengatakan saat ini Papua Barat Daya sudah semakin menjadi daerah tujuan wisata yang diminati wisatawan domestik dan mancanegara.
PAKAR energi dari Universitas Islam Riau, Ira Herawati, mengatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat memang sudah lama terbit, bahkan sejak tahun 1970-an.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti tidak ditemukannya dokumen Surat Keputusan (SK) pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) didorong untuk segera merealisasikan pembangunan rumah di lahan hibah 6 hektar milik Masyarakat Adat Raja Ampat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved