Penyerapan Dana Korona Cirebon Capai 80%

PENYERAPAN belanja tak terduga (BTT) penanganan covid-19 di Kota Cirebon sudah mencapai 80%. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi menjelaskan pihaknya menganggarkan BTT penanganan covid-19 sebesar Rp47 miliar.

Dana BTT tersebut berasal dari refocusing sejumlah kegiatan yang sebelumnya dialokasikan pada APBD Kota Cirebon 2020. Dari jumlah Rp47 miliar dialokasikan sebesar Rp38,77 miliar dan sudah terserap 80%.

Sisanya yang ada di Dinas Kesehatan Kota Cirebon untuk anggaran tes swab serta pemberian bantuan kepada keluarga pasien positif covid- 19 yang bersedia diisolasi sebesar Rp100 ribu/hari selama 14 hari. “Untuk bantuan sosial dan jaring pengaman sosial sudah tersalurkan 100%,” sambungnya.

Terkait dengan penganggaran penanganan covid-19 pada APBD 2021, Pemkot Sukabumi, Jawa Barat, masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kita belum tahu ketersediaan anggaran seperti apa dari dampak covid-19 ini. Pemerintah pusat belum bisa memberikan ancar-ancar, pemerintah provinsi juga belum bisa memberikan ancarancar. Makanya (penyusunan APBD) masih asumsi yang sangat mungkin terjadi perubahan,” terang Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Kamis (6/8).

Pengamat sosial dan kebijakan Dr Robert Siregar mengungkapkan data Kemenkeu yang terserap untuk bidang kesehatan dalam rangka pemulihan akibat pandemi covid-19 baru mencapai 4,68% dari total alokasi anggaran sebesar Rp87,55 triliun.

Sementara itu, untuk dana jaring pengaman sosial, realisasi anggaran baru mencapai 34,06% dari total anggaran yang telah disiapkan mencapai Rp203,9 triliun.

Begitu juga untuk pemerintah daerah baru terealisasi 4% dari Rp106,11 triliun. Lalu, untuk usaha mikro kecil dan menengah 22,74% dari Rp123,46 triliun.

Adapun untuk insentif dunia usaha realisasinya hanya 10,14% dari total Rp120,61 triliun yang telah disiapkan, sementara pembiayaan korporasi belum ada terealisasi (dari Rp53,57 triliun).

“Dari sisi kementerian teknis, mereka menyampaikan bahwa persoalanya ialah karena pencairannya. Ini kan juga harus clear ke publik,” kata Robert. (UL/BB/AP/N-1)